JAKARTA - Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi yang menaikan harga BBM. Menurutnya sejumlah negara saat ini justru menurunkan harga BBM seperti di Cina, India, Filipina, dan Malaysia.
"Cina tiga kali menurunkan BBM dari bulan Juni, kita kok tiba-tiba Indonesia naik dua ribu? India, Filipina, Malaysia turun,"kata dia.
Yandri pun meminta DPR menggunakan hak konstitusinya untuk menyikapi kebijakan pemerintah tersebut. Tidak hanya hak interpelasi, partainya juga siap mengajukan hak angket.
"Sebelum Jokowi umumkan, saya sudah katakan kalau perlu hak angket. Kita lakukan penyelidikan, siapa tahu ada penyimpangan di luar kewajaran," kata dia di Kompleks Parlemen, Selasa (18/11).
Mengenai wacana DPR yang akan mengeluarkan hak Interpelasi, Ia mengatakan akan mengusulkan ke paripurna. Syarat pengajuan hak interpelasi hanya perlu ditandatangani 25 orang saja untuk diajukan ke sidang paripurna DPR.
Yandri mengatakan bahwa mayoritas anggota Dewan setuju mengajukan hak tersebut. Tinggal ada yang memobilisasinya, menjalankan agenda secara kongkret. "Membuat Redaksi (Konsep) terus minta tandatangan. Itu aja, tinggal siapa yang memulai,"imbuhnya.
Selanjutnya, ia tetap menganjurkan sebaiknya DPR menggunakan hak angket. Dengan demikian bisa melakukan penyelidikan, tidak hanya sebatas meminta keterangan. "Panggil Pertamina, BP migas pelaku sektor energi. Itu bisa lebih mendalam menurut saya,"ungkapnya. (rol/kabarpapua.net)