"Sudah sepantasnya pemerintah dan DPR
meminta pertanggungjawaban dari Samad, dengan mengundurkan diri dari
KPK," kata Karel, di Jakarta, Kamis, menanggapi terungkapnya pertemuan
Abraham Samad dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) dan Partai NasDem jelang Pilpres 2014.
Pertanggungjawaban tersebut, menurut Karel, penting karena tindakan politiknya yang bertemu pengurus parpol dalam rangka lobi untuk menjadi cawapres Jokowi ketika itu merupakan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
"Pada sisi lain tindakan ini mencemarkan kehormatan institusi KPK. Samad tak layak lagi memimpin KPK," tuturnya.
Ia berpendapat terungkapnya pertemuan Samad dengan para petinggi partai menjadi pintu masuk bagi publik untuk menilai KPK selama ini, terutama dalam konteks kasus Budi Gunawan.
"Samad yang selama ini terkesan teguh dalam penegakan hukum, justru sebaliknya adalah seorang politisi. Politisi yang berjubah penegak hukum," ucapnya.
Menurut Karel, kalau yang terjadi kenyataannya seperti ini, maka keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi jelas tercemar oleh kepentingan politik sang ketua.
Sementara itu, Abraham Samad menyatakan tuduhan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap dirinya adalah fitnah.
"Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham Samad mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Hasto Kristiyanto pada hari ini membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014.
"Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan Pak Hasto cs," ungkap Johan.
Johan menyatakan bahwa empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja serta pejabat struktural KPK yang terdiri tiga deputi dan sejumlah direktur yang sudah melakukan rapat dan meminta klarifikasi dari Abraham Samad.
"Jika keterangan pers yang disampaikan menyangkut seseorang dan seseorang itu adalah ketua lembaga seperti KPK, tentu ada klarifikasi-klarifikasi yang diberikan dan dengan tegas Pak Abraham menyampaikan hal itu tidak benar," ungkap Johan.
Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK menurut Johan hanya terkait dengan sosialisasi pemberantasan korupsi.
"Pertemuan dengan parpol biasa dilakukan KPK karena beberapa kali ketua KPK diundang oleh parpol untuk sosialisasi dan bukan hanya Pak Abraham tapi juga Pak Bambang, Pak Pandu, Pak Zulkarnain sehingga tidak dinafikan ketika ada acara sosialisasi di depan partai politik tentu akan bertemu dengan elit parpol," tambah Johan. (rol/kabarpapua.net)
Pertanggungjawaban tersebut, menurut Karel, penting karena tindakan politiknya yang bertemu pengurus parpol dalam rangka lobi untuk menjadi cawapres Jokowi ketika itu merupakan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
"Pada sisi lain tindakan ini mencemarkan kehormatan institusi KPK. Samad tak layak lagi memimpin KPK," tuturnya.
Ia berpendapat terungkapnya pertemuan Samad dengan para petinggi partai menjadi pintu masuk bagi publik untuk menilai KPK selama ini, terutama dalam konteks kasus Budi Gunawan.
"Samad yang selama ini terkesan teguh dalam penegakan hukum, justru sebaliknya adalah seorang politisi. Politisi yang berjubah penegak hukum," ucapnya.
Menurut Karel, kalau yang terjadi kenyataannya seperti ini, maka keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi jelas tercemar oleh kepentingan politik sang ketua.
Sementara itu, Abraham Samad menyatakan tuduhan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap dirinya adalah fitnah.
"Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham Samad mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Hasto Kristiyanto pada hari ini membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014.
"Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan Pak Hasto cs," ungkap Johan.
Johan menyatakan bahwa empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja serta pejabat struktural KPK yang terdiri tiga deputi dan sejumlah direktur yang sudah melakukan rapat dan meminta klarifikasi dari Abraham Samad.
"Jika keterangan pers yang disampaikan menyangkut seseorang dan seseorang itu adalah ketua lembaga seperti KPK, tentu ada klarifikasi-klarifikasi yang diberikan dan dengan tegas Pak Abraham menyampaikan hal itu tidak benar," ungkap Johan.
Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK menurut Johan hanya terkait dengan sosialisasi pemberantasan korupsi.
"Pertemuan dengan parpol biasa dilakukan KPK karena beberapa kali ketua KPK diundang oleh parpol untuk sosialisasi dan bukan hanya Pak Abraham tapi juga Pak Bambang, Pak Pandu, Pak Zulkarnain sehingga tidak dinafikan ketika ada acara sosialisasi di depan partai politik tentu akan bertemu dengan elit parpol," tambah Johan. (rol/kabarpapua.net)
0 Response to "Abraham Samad Diminta Mundur dari KPK"
Post a Comment