Jakarta - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah pegiat antikorupsi ramai-ramai mendatangi KPK. Mereka memepertanyakan rekam jejak Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Padahal data ICW menyebutkan bahwa Budi Gunawan disebut-sebut punya rekening gendut alias transaksi mencurigakan.
"Tujuan kita saat ini ingin minta penjelasan dari KPK khususnya soal calon Kapolri," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari ICW, Emerson Yuntho, di Kantor KPK Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lantai 4, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2014).
KPK hingga saat ini belum pernah dimintai keterangan dari pemerintah soal rekam jejak calon Kapolri. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW, PSHK, LBH Jakarta, dan komponen kemitraan menyatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai hal yang aneh.
"Sebelumnya sebelum penunjukan Sutarman menjadi Kapolri, Kompolnas meminta persetujuan dari KPK. Tapi kali ini Presiden Jokowi dan Kompolnas tidak melibatkan KPK. Ini sesuatu yang aneh," kata Emerson.
Juga, proses penunjukan Kapolri ini berbeda dari seleksi menteri yang melibatkan KPK dan PPATK. Apalagi pihak pemerintah juga menegaskan tidak ada kewajiban melibatkan KPK dan PPATK. Ada unsur diskriminasi di sini.
"Apakah tidak dilibatkannya KPK dan PPATK ini karena pihak istana tahu betul kalau KPK dan PPATK dilibatkan jangan-jangan tidak akan lolos?" ujar Emerson bertanya-tanya.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko berharap tradisi baru yang sudah dimulai Jokowi, lewat pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi menteri, seharusnya bisa dilanjutkan secara konsisten dalam proses penentuan Kapolri baru. (detik)