Fahri Hamzah: Perubahan Konstitusi Ke-4, Masyarakat Papua Bisa Tampil di Segala Bidang di Negeri Ini

Dalam reses periode kedua, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memilih untuk mengunjungi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, 10-14 Maret 2015. Kabupaten/kota yang dikunjunginya yaitu, Manokwari, Sorong, Jayapura, Nabire, dan Dogiyai.

Dalam salah satu kesempatan, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan tentang perubahan besar dalam konstitusi bernegara yang membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat Papua untuk bisa tampil di segala bidang di negeri Ini. Bahkan, menurutnya suatu saat orang Papua pun bisa menjadi Presiden Indonesia.

Berikut cuplikan pidato Fahri Hamzah berkaitan dengan hal tersebut.

Fahri Hamzah bersilaturahim dengan Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi

Kepada masyarakat Papua tercinta, saya ingin menjelaskan perubahan besar yang ada dalam negara kita. Hal ini perlu saya sampaikan agar masyarakat Papua juga bisa memiliki opsesi tertinggi di negeri ini, mimpinya bisa mencapai puncaknya.

Kita ini semua anak-anak bangsa ini sudah berada dalam kebebasan penuh sebagai manusia. Karena konstitusi kita dalam amandemen ke-4 telah menjamin kebebasan manusia, sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi apa pun yang kita impikan. Mimpi anak Indonesia saat ini sama dengan mimpi-mimpi anak-anak dalam negara demokrasi terhormat. Kita telah dibebaskan, human right telah dicantumkan dalam jumlah yg banyak dalam konstitusi kita. Semua orang bisa menjadi apa yg ia inginkan.

Dulu untuk menjadi presiden Indonesia, hanya bisa jika ada dua syarat ini: jenderal dan orang Jawa. Sekarang paling tidak, syarat jenderal sudah hilang. Sehingga orang sipil dari Solo, seorang tukang kayu, penjual meubel, bisa jadi presiden Republik Indonesia. Itu adalah mimpi kita, semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk memimpin negeri ini. kalo Jokowi bisa jadi presiden, mengapa orang Papua tidak bisa? Suatu saat, orang papua juga bisa jadi presiden Indonesia.

Ini pak Yudi Kotouky (aleg DRPRI dari Papua, red) yang orang Dogiyai juga bisa menjadi presiden Indonesia. Apalagi secara usia beliau lebih muda dari saya.

Semua bisa kita lakukan di Papua ini. Mimpi dan harapan besar ini yang seharusnya dibangunkankan bagi masyarakat Papua: kalian bisa menjadi apa pun yang kalian inginkan di negeri ini. Bangsa kita sudah merdeka sepenuhnya, konstitusi kita melindungi. Dan, jarang pejabat dari Jakarta yang punya persepsi yang benar tentang perubahan konstitusional. Jadi terus kembangkan potensi kita, persiapkan diri mencapai apa yg kita mau.

Kalau memandangnya dari banyaknya persoalan yang dihadapi, semua daerah punya persolan. Saya ngomong dengan pak gubernur dan pak Walikota: Kampung saya di NTB juga menderita, sama dengan papua. Tambang emas di sana juga besar sama. Papua punya Freeport, kami di NTB punya Newmont. Dua provinsi ini selalu berada di bagian paling bawah dalam indeks pembangunan manusia. Kalau tidak papua yang berada di nomor 34 dari 34 provinsi, ya NTB berada di nomor 34 dari 34 provinsi. Kalau NTB jadi nomor 34 papua nomor 33. Kalau Papua 34, NTB 33. Begitu saja. Jadi dua daerah kaya raya ini, seperti dikutuk untuk terus berada di indeks pembangunan manusia terendah. Kami juga punya hak komplain, seharusnya. Tapi kami hanya minta untuk jadi provinsi, cukup!

Di Kantor Gubernur Papua, Fahri Hamzah disambut oleh Sekda Prov. Papua Hery Dosinaen

Saya punya usulan untuk mnyeret pusat pertumbuhan itu ke timur dan itu harus dibuat konkrit. Proposalnya harus jelas. Lebih baik kita mengkongkritkan proposal kerja kita daripada kita terus bergelut dalam masalah yang tidak jelas. Ini salah satunya yang harus menjadi konsen pemikiran kita. Kesadaran untuk menjadi warga negara adalah salah satu kesadaran penting dalam beragama, dan juga dalam demokrasi.”