Menteri Plin Plan itu Kini Sibuk Klarifikasi Kebijakannya Sendiri

Membahas terkait boleh atau tidaknya PNS gunakan mobil dinas untuk kendaraan mudik, sebenarnya tidak perlu menjadi pembahasan panjang dan berbelit belit, jika Menteri yang memiliki tanggungjawab atas kebijakan tersebut memiliki visi yang jelas artinya Menteri tersebut mampu melihat dengan segala pertimbangan bukan mencari panggung sendiri dengan pencitraan yang ada

Akhirnya kini terlihat sang menteri pun Plin Plan atas kebijakannya sendiri.

Sebelumnya, dengan alasan yang diberikan sang menteri di berbagai media, sang menteri membolehkan PNS untuk memakai mobil dinas untuk kendaraan mudik, sang menteri mempersilakan para pegawai negeri sipil menggunakan kendaraan dinas buat keperluan mudik, asalkan biaya bensin dan perawatan ditanggung pengguna. Dia berpendapat, penggunaan kendaraan dinas buat mudik asal memang membantu meringankan para PNS maka dibolehkan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri peluncuran Indonesia Public Policy dan Businees Development Network di Hotel Grand Panghegar Bandung, Selasa (9/6).

“Fleksibel saja. Kalau memang enggak punya kendaraan dan menggunakan sarana angkutan umum lebih menyulitkan, dan kendaraan itu (kendaraan dinas) dipergunakan untuk manfaat lebih besar, enggak apa-apa,” kata sang menteri.

“Dari pada enggak dipakai. Asalkan bensinnya bayar sendiri, dirawat dengan baik,” tambah tambah sang menteri seperti dilansir merdeka.com.

Tetapi kini kebijakan yang disertai semangat menggebu tersebut, akhirnya harus berubah dengan mudahnya oleh sang menteri.

Sang menteri cukup menjawab mengikuti arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla perihal aturan penggunaan mobil dinas. JK tiga hari lalu melarang pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas untuk mudik.

“Yang menjadi kebijakan Wakil Presiden itu yang menjadi pegangan, kecuali nanti ada arahan lain dari Bapak Presiden,” ujar sang menteri di Kantor Presiden, Kamis, 2 Juli 2015. Keputusan ini berarti mementahkan kebijakan sang menteri sebelumnya.

Awalnya sang menteri mengizinkan para pegawai negeri sipil dan aparatur negara menggunakan mobil dinas untuk mudik. Namun sikap itu ditentang Istana. JK melarang penggunaan mobil operasional pemerintah untuk mobil. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau mobil dinas sebaiknya tak digunakan untuk mudik.

JK menjelaskan, mobil dinas diberikan kepada pejabat dan PNS untuk keperluan yang berkaitan dengan jabatan masing-masing. “Saya tidak setuju kalau dia pakai mobil operasional (untuk mudik), tapi kalau mobil yang melekat pada jabatan tentu dapat dipakai untuk dinas atau tidak dinas” ujarnya.

Ihwal penggunaan mobil dinas untuk mudik di daerah-daerah, sang menteri mengatakan menyerahkan penentuan kebijakan kepada masing-masing kepala daerah. “Tapi, sekali lagi, masalah mobil dinas ini yang dijadikan patokan oleh kami yaitu arahan Bapak Wakil Presiden,” katanya.

Sang Menteri itu kini plin plan sendiri dan sibuk sendiri untuk klarifikasi. (fahreenheat)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: