MPR Dukung Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menerima delegasi masyarakat Papua di ruang kerjanya. Pada pertemuan itu masyarakat Papua meminta dukungan pemekaran wilayah Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat.

"Mereka (delegasi masyarakat Papua) datang menyampaikan aspirasinya. Wilayah Papua memang sangat besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya memang perlu ada pemekaran, tapi ini sedang dipelajari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Oesman di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Pria yang akrab dipanggil Oso itu menegaskan, bahwa dia sependapat dengan permintaan masyarakat Papua yang ingin memekarkan diri menjadi Provinsi Papua Barat Daya.

"Saya sependapat bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat ini memang pantas dilakukan begitu juga daerah-daerah lainnya," ujar dia.

Bila terbentuk Provinsi Papua Barat Daya, Oesman Sapta mengharap agar provinsi itu terbuka dengan masyarakat lain, masyarakat dari daerah lain, sebab tak mungkin membangun daerah kosong. Ditegaskan jangan malu menerima penduduk dari daerah lain. Antara penduduk daerah lain dengan penduduk setempat harus bersama-sama membangun wilayah.

Oesman Sapta dalam hal ini mendorong adanya transmigrasi. Dengan transmigrasi maka akan terjadi percepatan pembangunan wilayah. Meski demikian ditekankan bahwa kaum transmigran juga harus memperhatikan budaya setempat. “Saya pikir pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah hal yang bagus,” tutur Oso, Kamis 12 November 2015.
 
Masyarakat Papua, kata Oesman mengaku siap menerima para transmigran dari daerah lain. "Ini yang harus dibuktikan nantinya. Jangan hanya berharap pemekaran kemudian nanti mempersulit pemerintahan itu sendiri," ujar Oso.

Dia mengatakan, selama ini masih terdapat banyak daerah pemekaran yang terlambat dalam pembangunan ekonominya, bahkan masih mempunyai ketergantungan dengan provinsi induknya.

"Jadi kalau mereka memekarkan niatnya untuk memperjuangkan pertumbuhan ekonomi lantas kemudian meningkatkan kehidupan masyarakat, tentu seluruh bangsa Indonesia mendukung. Tapi jangan nanti justru sebaliknya membebani negara dengan biaya-biaya pemekaran itu," kata Oso.

Sementara itu Johanis Naa Ketua Tim pemekaran mengatakan, dirinya bekerja delapan tahun dengan menggunakan swadaya masyarakat.

"Kami membawa aspirasi masyarakat Papua Barat Daya, delapan tahun bekerja murni dari swadaya masyarakat. Anggaran pemerintah tidak memadai," katanya. (Liputan6/Viva)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: