Negara Harus Hadir Berikan Jaminan Keamanan untuk Umat Islam Tolikara

TPF Komat Tolikara datangi Komnas HAM, pada Kamis, (8/6).

Adanya persyaratan yang diberikan kepada umat Islam Tolikara oleh Gereja Injili di Indonesia (GIdI) dalam menjalankan shalat Idul Adha telah menimbulkan keresahan. DPR mendesak agar negara hadir untuk memberikan jaminan keamanan.

“Seharusnya dalam kondisi seperti ini negara harus hadir memberikan jaminan keamanan untuk umat Islam Tolikara,” kata Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Ahad (6/9).

Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa jika diperlukan negara harus menggunakan instrumen yang ada untuk memberikan jaminan itu. Polisi ataupun TNI dapat dikerahkan, karena hal itu merupakan bagian dari implementasi undang-undang.

“Ini diperlukan untuk menjaga implementasi UU, menjamin keamanan, serta melaksanakan konstitusi,” tandasnya.

Beberapa hari lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan hari raya Idul Adha. Namun bagi muslim Tolikara mereka harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Gereja Injili di Indonesia (GIdI) untuk menjalankan ibadah tersebut.

Gereja Injili di Indonesi (GIdI) mensyaratkan bahwa dua tersangka pelaku penyerangan shalat Idul Fitri yang ditahan Polda Papua dibebaskan. Selain itu mereka mendesak agar proses hukum terhadap kasus Tolikara dihentikan, lalu diselesaikan menurut hukum adat. Mereka juga meminta agar nama GIdI yang tercoreng akibat tragedi penyerangan itu dipulihkan.

GIdI merupakan denominasi gereja paling berpengaruh di Tolikara. Sebagaimana diungkapkan tokoh muslim Tolikara, Ustadz Ali Muchtar, GIdI tidak dapat memberikan jaminan kepada umat Islam jika tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut. (Kiblat)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: