"Saya berharap Gubernur dan para Bupati/Wali Kota bijaksana. Jangan sedikit-sedikit ribut lalu mengancam untuk mengembalikan Otsus ke Jakarta. Semua pihak harus dapat mengevaluasi diri sejauhmana selama ini kita telah serius untuk membangun rakyat Papua dalam kerangka Otsus," ujar Allo Rafra di Timika, Jumat.
Mantan Penjabat Bupati Mappi dan Mimika itu mendesak perlunya evaluasi total pelaksanaan Otsus di Papua.
Saat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (dulu Provinsi Papua Barat belum dibentuk) diterbitkan, katanya, terdapat ketentuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Otsus setiap dua tahun sekali.
Evaluasi itu dinilai sangat penting untuk mendapat masukan dan perbaikan dari semua pihak terhadap hal-hal yang dianggap masih kurang menyentuh kebutuhan rakyat Papua.
"Apakah Otsus Papua ini pernah dievaluasi atau tidak. Ini harus dilakukan supaya bisa diketahui dana Otsus itu sudah dipakai untuk apa saja. Sudah berapa kilometer jalan raya, Puskesmas dan rumah sakit, gedung sekolah yang dibangun dengan dana Otsus, serta berapa besar alokasi bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat asli Papua dengan dana Otsus untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka," jelasnya.
Menurut dia, masih adanya klaim dari masyarakat Papua bahwa mereka tidak pernah merasakan manfaat dari dana Otsus merupakan akibat dari tidak adanya transparansi penggunaan dana Otsus selama kurun waktu 2002 hingga sekarang.
Mekanisme pertanggungjawaban dana Otsus yang digabung dengan pertanggungjawaban APBD, katanya, membuat masyarakat Papua merasa tidak pernah menikmati dana Otsus tersebut.
"Seharusnya pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus terpisah dari APBD. Penggunaan dana Otsus ini harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Papua melalui media massa agar rakyat tahu dan pemerintah pusat juga tahu. Kalau tidak demikian, pasti kita selalu ribut. Pusat selalu menuding bahwa pemerintah daerah tidak becus, sementara pemerintah daerah juga melempar soal ke Jakarta," kata mantan Ketua Komisi A DPRD Mimika itu.
Ia menambahkan, kecurigaan dari pusat bahwa dana Otsus selama ini tidak dipergunakan tepat sasaran semata-mata karena belum ada pertanggungjawaban yang jelas menyangkut penggunaan dana tersebut.
Allo Rafra berharap agar pemerintah pusat di Jakarta juga konsisten untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Otsus di Papua setiap dua tahun sekali, bukan hanya melempar soal ke daerah. (Antara)
0 Response to "Tokoh Papua: Jangan Sedikit-sedikit Ancam Kembalikan Otsus ke Jakarta"
Post a Comment