Direktur
Bidang Politik Lentera Caraka Nusantara (LCN), Hendra Hidayat menilai
pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD sesuai RUU Pilkada sangat
tepat karena sesuai dengan amanah Pancasila, yakni sila keempat.“Jadi
selama ini pilkada secara langsung itu sebenarnya sangat bertentang
dengan sila keempat Pancasila yang mengamanatkan
permusyawaratan/perwakilan,” tuturnya.Ia mengatakan, Pilkada secara langsung selama ini ternyata juga tidak mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, sebaliknya justru menimbulkan biaya politik yang sangat mahal dan juga banyak praktek korupsi yang menjalar ke daerah-daerah yang berpotensi ekonomi tinggi setelah otonomi daerah disahkan pasca reformasi 1998.
Demikian pula masyarakat menjadi pragmatis dan tidak mendidik, karena akan memilih calon yang mampu memberikan imbalan atau “membeli suara” sehingga menimbulkan keborosan.“Saya sangat setuju bupati, wali kota dan gubernur dipilih oleh anggota DPRD, tinggal menyiapkan sistempengawasan yang baik terhadap anggota dewan agar tidak terjadi jual beli suara,” ujar hendraIa menambahkan, pilkada melalui DPRD akan mampu menghemat biaya politik yang selama ini dinilai sangat mahal, sehingga bupati/wali kota dan gubernur yang terpilih tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan bahkan bisa menghemat biaya untuk kesejahteraan rakyat.
Dia juga mengatakan bahkan sekrang siapa yang menjadi pemenang adalah yang paling banya mengeluarkan biaya politik yang paling banyak.Dengan demikian mereka akan dapat melaksanakan visi, misi pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, tanpa harus berpikir mengembalikan dana yang pernah dikeluarkan saat pilkada.
Hal itu tentu lebih baik dibanding dengan Pilkada langsung yang menimbulkan biaya politik sangat mahal, sehingga berpikir untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan, disamping bertentangan dengan sila keempat dari Pancasila,banyak juga terjadi kecurangan-kecurangan secara masif dimana-mana.
Menyinggung pilkada serentak, Hendra yang juga Pengamat politik itu juga sangat setuju untuk menghemat biaya politik, namun tetap dipilih langsung oleh masyarakat.Oleh sebab itu sebaiknya bupati/wali kota dan gubernur dipilih oleh anggota DPRD daerah masing-masing, agar pelaksanaannya sesuai dengan Pancasila, ujar Hendra.
“seharusnya Demokrasi tidak merusak nilai-nilai dasar pancasila, jadi amanat pancasila sudah jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kalau mau di tolak, sekalian dihilangkan saja pancasila, sebab spirit demokrasi hari ini sama sekali tak membekas bagi ruh pancasila, tuturnya.Dia juga menambahkan seharusnya pemerintahan Jokowi-Jk mendukung RUU pilkada yang menjadi amanah pancasila ini. (Gebraknews/kabarpapua.net)