Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Aksi tersebut dipicu sejumlah faktor, di antaranya isu tentang Ahok yang disebut-sebut melarang pemotongan hewan kurban.
Ahok pun mengklarifikasi isu tersebut. Menurutnya, hal itu tidaklah benar. "Saya tidak pernah melarang pemotongan hewan kurban. Tidak mungkin saya melarang umat Islam melaksanakan ibadah. Jangan sembarangan mainkan isu," tutup Ahok, lewat akun @basuki_btp, Rabu (24/9/2014).
Sebelumnya, Instruksi Gubernur Nomor 67 tahun 2014 yang ditandatangani Wakil Gubernur Ahok melarang penjualan dan pemotongan hewan kurban di fasilitas umum seperti taman, tepi jalan, dan lainnya. Pemotongan hanya dibolehkan di Rumah Pemotongan Hewan Cakung (RPH).
Ahok memerintahkan wali kota dan bupati mengkoordinasikan dewan masjid. Intinya, pemotongan hanya diperbolehkan di RPH saja. Dalihnya demi kebersihan kota
Larangan Juga di Sekolah-Sekolah
Akun @MustofaNahra dalam kuliah twitnya (kultwit) hari ini Rabu, (24/9). Tokoh muda Muhamadiyah ini berkicau mengenai Ahok bantah Larang potong hewan Kurban di Sekolah. Terbukti Ahok melarang! Semula saya mendapatkan beberapa dokumen yang belum terverifikasi seperti ini pic.twitter.com/qogsBxpUcR
Dokumen seperti itu, bisa jadi palsu atau diedit. Tapi setelah saya cek ke beberapa sekolah, ternyata sama. Mereka memiliki surat edaran. Surat edaran dari Suku Dinas Pendidikan DKI lah yang dijadikan alasan pembatalan potong hewan kurban di Sekolah.
Namun, surat edaran dari Suku Dinas Pendidikan DKI, bukan dibuat tanpa alasan. Mereka ditekan dari Balaikota tentunya. Suku Dinas Pendidikan DKI mengirim surat edaran ke Sekolah-sekolah karena adanya Instruksi Gubernur No. 67/2014. Apa isi surat itu? Isinya tidak jauh dari isu yang beredar di media, bahwa Ahok menandatangani LARANGAN POTONG KORBAN DI SEKOLAH.
Anehnya, Ahok membantah menandatangani Surat Instruksi Larangan Pemotongan Hewan Kurban di Sekolah DKI.