Jakarta - Menyusul penegasan dari Partai Golkar melalui
Wakil Ketua Umumnya, Agung Laksono bahwa tidak ada kader partainya yang
berhasrat duduk di kursi Menteri kabinet Joko-Kalla. Kini Partai Demokrat (PD)
pun menegaskan ketetapan yang sama.
Diberitakan oleh Spektanews, Ketua Harian DPP Partai
Demokrat, Syarief Hasan menyatakan bahwa PD tak menginginkan kursi menteri di
kabinet Joko –Kalla untuk Periode 2014-2019. PD lebih memilih berada di luar
pemerintahan dan menjadi partai penyeimbang.
"Sudah ada keputusan DPP bahwa Partai Demokrat sebagai
penyeimbang dan tidak ingin kursi menteri di kabinet mendatang," ujar
Syarief Hasan, di Jakarta, Kamis (18/9).
Syarief juga menegaskan bahwa sejak semula partainya
berkomitmen untuk tidak akan masuk koalisi partai Joko-Kalla untuk bergabung
bersama partai koalisi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
"Tidak ada nama kader Demokrat yang disiapkan untuk
menjadi menteri apapun," katanya.
Kendati demikian, jika ada kader Partai Demokrat yang dipercaya
Presiden terpilih Joko Widodo untuk duduk di kursi pemerintahan maka harus
mendapat izin dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
Syarief mengatajan jika sejak awal partainya telah sepakat
memilih opsi penyeimbang dan mengkritisi kebijakan pemerintah jika dinilai
tidak berpihak kepada rakyat dan merugikan bangsa Indonesia.
"Tapi jika keputusan atau kebijakan yang diambil
positif dan pro-rakyat maka tidak ada alasan Partai Demokrat tak
mendukungnya," pungkas Syarief.
SPEKTANEWS (Jakarta) Menyusul penegasan dari Partai Golkar
melalui Wakil Ketua Umumnya, Agung Laksono bahwa tidak ada kader partainya yang
berhasrat duduk di kursi Menteri kabinet Joko-Kalla. Kini Partai Demokrat (PD) pun
menegaskan ketetapan yang sama.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan
bahwa PD tak menginginkan kursi menteri di kabinet Joko –Kalla untuk Periode
2014-2019. PD lebih memilih berada di luar pemerintahan dan menjadi partai
penyeimbang.
"Sudah ada keputusan DPP bahwa Partai Demokrat sebagai
penyeimbang dan tidak ingin kursi menteri di kabinet mendatang," ujar Syarief
Hasan, di Jakarta, Kamis (18/9).
Syarief juga menegaskan
bahwa sejak semula partainya berkomitmen untuk tidak akan masuk koalisi
partai Joko-Kalla untuk bergabung bersama partai
koalisi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
"Tidak ada nama kader Demokrat yang disiapkan untuk
menjadi menteri apapun," katanya.
Kendati demikian, jika ada kader Partai Demokrat yang
dipercaya Presiden terpilih Joko Widodo untuk duduk di kursi pemerintahan maka
harus mendapat izin dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
Syarief mengatajan jika sejak awal partainya telah sepakat memilih opsi penyeimbang dan
mengkritisi kebijakan pemerintah jika dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan
merugikan bangsa Indonesia.
"Tapi jika keputusan atau kebijakan yang diambil
positif dan pro-rakyat maka tidak ada alasan Partai Demokrat tak
mendukungnya," pungkas Syarief.
- See more at: http://www.spektanews.com/2014/09/susul-golkar-demokrat-tegaskan-tak.html#sthash.K3RFtXaw.dpuf