Tahap Awal, Pemerintah Jokowi Butuh Pinjaman Utang LN 23,8 Triliun



Jakarta - Anggaran yang cukup besar diperlukan untuk oleh pemerintahan Jokowi - JK mendatang. Salah satunya akan dipenuhi dengan melakukan pinjaman luar negeri sebesar Rp 23,8 triliun pada 2015.

Dikabarkan oleh laman Spektanews, dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran (Panja Banggar) DPR RI yang diketuai politisi PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly telah menyetujui permohonan pinjaman uang ke luar negeri dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2015 sebesar Rp 23,8 triliun.

Yasona yang menjabat sebagai Ketua Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2015mengatakan bahwa Rapat Panja tersebut untuk menyepakati usulan pemerintah terkait pinjaman utang luar negeri tersebut.

"Kami menerima usulan pemerintah," ujar Yasona saat memimpin rapat dengan pemerintah di Jakarta, Kamis (18/9).

Direncanakan pinjaman utang LN tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan serta fasilitas pendidikan perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk pengadaan alutsista dan almatsus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri untuk memenuhi minimum essential forces/MEF (kekuatan dasar minimum).

Sedangkan, pinjaman yang diterushibahkan digunakan untuk proyek MRT (Mass Rapid Transit) DKI Jakarta dan proyek WISMP II (Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II) di 115 pemerintah kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mendapatkan persetujuan dari Rapat Panja terkait rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2015 lainnya yaitu pinjaman dalam negeri yang telah disepakati sebesar Rp 1,62 triliun.

Subscribe to receive free email updates: