JAKARTA - Himbauan Menkopolhukam, Laksamana (Pur) Tedjo Edy Purdijatno kepada Polri agar tidak mengizinkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar di Bali merupakan bentuk intervensinya kepada sebuah partai besar di negeri ini. Padahal, Polri Menkopolhukam dengan kewenangannga seharusnya menjamin berlangsungnya ajang pengambilan keputusan tertinggi sebuah partai di negeri ini.
Manuver Menkopolhukam tersebut membuat geram Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli bertanya-tanya, apa relevansi imbauan itu dengan tugasnya sebagai menkopolhukam. Hal ini dinilainya sudah mencampuri urusan internal partai. Pihaknya curiga, jangan-jangan menkopolhukam ini dapat ‘pesanan’ parpol tertentu yang ingin mencampuri urusan internal Golkar.
“Menkopolhukam ini menteri atau petugas koalisi?” ujar Fadli dalam cuitan twitternya, Rabu (26/11). Pihaknya menyayangkan seorang menkopolhukam justru mencampuri urusan internal partai. Golkar sedang akan menyelenggarakan Munas. Bukannya didukung, tapi malah dihalang-halangi.
Dia menyatakan hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Seharusnya menkopolhukam memberi dukungan maksimal. “Pernyataannya terlalu jauh ngatur Munas Golkar smp soal tempat n waktu. Amatir!” (rol/kabarpapua.net)