Di tengah kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyampaikan suara keras terkait dengan intervensi pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kisruh internal Partai Golkar. Proses hukum di peradilan masih berjalan, namun menkumham mengumumkan Golkar musyawarah nasional Ancol, sah.
“Keputusan itu sudah menjadi bentuk intervensi pemerintah,” tegas Fahri, Rabu (11/3).
Seyogianya, dikatakan Fahri, menkumham menunggu finalisasi hukum. Golkar musyawarah nasional Bali telah mendaftarkan gugatan baru terhadap kubu Ancol di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
“Yasonna, semestinya belajar dari kasus PPP (Partai Persatuan Pembangunan-red),” ujar dia.
Keputusan mengesahkan PPP kubu Rohumurzy (Romi) dimentahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PPP Romi tidak sah. Sedangkan PPP kubu Djan Faridz memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dinyatakan sah.
“Kasus Golkar ini mirip PPP. Putusan pengadilan belum keluar, malah surat pengesahan menkumham telah keluar,” disayangkan Fahri.
Dia mengkhawatirkan, keputusan menkumham itu bagian strategi penguasa. Presiden dan wakil presiden, Jokowi – Jusuf Kalla maupun mitranya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus berupaya melemahkan partai penyeimbang di Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Golkar dan PPP.
“Cara menkumham itu bentuk mengerjai (KMP-red)?,” telisik dia.
Fahri, pun mengingatkan KIH dan Jokowi-JK soal komitmen yang disepakati bersama KMP. Antarkoalisi akan terus membangun saling pengertian, tidak saling mengganggu, dan mengintervensi.
Demikian kerja sama di parlemen, KMP malah paling aktif terdepan mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi. Pembahasan APBNP dikawal KMP hingga prosesnya dimuluskan, dua hari selesai.
Contoh lain, kebijakan pemerintahan Jokowi mengurangi bahan bakar minyak bersubsidi. KMP ikut mengawal kebijakan itu.
“Namun sayangnya, komitmen bersama itu seperti terlupakan. Pemerintah melalui menkumham mengintervensi internal parpol anggota KMP,” tandas Fahri.
Dia mendesak Jokowi segera menertibkan Yasonna, jika itu bukan bagian strategi pemerintah. Namun, apabila keputusan Yasonna refleksi dari sikap pemerintah, maka KMP hanya akan menganggap Golkar Munas Bali yang sah di parlemen. (SK/kabarpapua.net)
0 Response to "Intervensi Golkar, Pimpinan DPR Kecam Keras Pemerintah"
Post a Comment