"Kebijakan Menkumham dapat memicu konflik di akar rumput karena belum seminggu kebijakan itu keluar namun sudah muncul konflik di daerah," kata Bambang dalam konferensi pers di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan ada contoh kasus di daerah yang kepengurusannya pecah karena satu pihak menerima Plt dari kubu Ancol dan pihak lainnya merasa masih sah menjadi pengurus.
Menurut dia hal itu bisa menimbulkan pendudukan dari kubu yang mendapat mandat dari Munas Ancol.
"Karena itu kenapa kami mendorong hak angket karena ini masalah bangsa. Ini seperti konflik horizontal yang terjadi di tubuh PDI, bayangkan (efek keputusan Menkumham) di tingkat bawah kubu PPP saling serang dan juga kubu di Golkar," ujarnya.
Bambang menduga ada pihak yang mengambil keuntungan dari konflik di internal partainya dan menggunakan Menkumham sebagai pelatuknya.
Dia juga menilai kelompok itu memanfaatkan kondisi instabilitas di Golkar sehingga bisa lebih siap menghadapi Pilkada serentak yang mulai dilaksanakan Desember 2015.
"Tahun ini ada sekitar 200 Pilkada dan mulai Juni 2015 pendaftarannya. Keributan ini yang diharapkan kelompok tersebut," katanya.
Namun dia menjelaskan kelompok itu mengharapkan dapat menguasai pilkada di tahun selanjutnya sehingga ditargetkan menang mudah di Pemilu 2019.
Selain itu dia menduga ada pihak yang mendikte dan menekan Presiden misalnya Presiden tidak bersikap terkait kasus Budi Gunawan.
"Ketika KMP melekat dengan Presiden maka pihak itu tidak bisa mendikte Presiden, itu yang dikhawatirkan pihak tersebut," katanya.
Bambang menegaskan bagi KMP persoalan bangsa harus segera diselamatkan dan Presiden harus diselamatkan sepenuhnya. (rol/kabarpapua.net)
0 Response to "Keputusan Menkumham Picu Konflik di Daerah"
Post a Comment