Karena Kebijakan Menteri Ini, Batam Kolaps

 

Pulau Batam yang dibangun sejak dahulu seharusnya sudah mampu mengimbangi kemajuan Singapura. Tetapi yang terjadi saat ini, Batam hanya layak untuk disebut sebagai kota mati berbanding Singapura.

Begitu ditegaskan Ketua Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (10/7).

Junisab mengatakan bahwa kondisi memprihatinkan ini terjadi sejak pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah. Sementara di satu sisi, posisi strategis-ekonomis Kota Batam tidak berbeda dengan Kabupaten dan Kota-kota lain di Indonesia.

"Akibat dari penerapan UU tersebut, maka terjadi misleg pertama yang mengakibatkan perlambatan perkembangan Pulau Batam. Kondisi itu tentu sangat menguntungkan Singapura," terangnya.

Sejatinya, lanjut dia, Batam sempat bangkit dengan adanya kebijakan yang disusun oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan dari tanggal 4 Agustus 2000 sampai 22 Juli 2001.

"Namun hanya mampu mempertahankan masa keemasan itu sampai tahun 2003 saja," sambungnya.

Junisab menduga, penjungkirbalikan kebijakan pro Batam itu dimulai pada saat Rini Soemarno menduduki posisi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong dari tanggal 10 Agustus 2001 hingga 22 Oktober 2004.

"Dimasa itu, bibit-bibit 'pelumpuhan' terhadap Kota Batam sudah disemai. Sekarang semaian itu tumbuh membesar hingga lahir pola baru untuk menjadikan Pulau Batam sebagai bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone)," ucap mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Menurutnya, kebijakan yang digagas Rini adalah kebijakan yang mensirkumsisi posisi strategis Pulau Batam untuk membayang-bayangi bisnis Singapura.

"Sekarang ini sudah sangat terasa efeknya. Kota Batam sudah lumpuh selumpuh-lumpuhnya berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya regulasi dari Kementerian Rini dan tentu saja kementerian lain yang terpengaruh terhadapnya, menjadi racun atau minimal penghalang bagi kemampuan Pulau Batam menambah devisa negara," jelasnya.

Lebih jauh ia mendesak Presiden Jokowi untuk bertanya kepada Luhut maupun Rini mengenai musabab Pulau Batam yang kolaps.

"Kalau hasil paparan kami ini benar dan sesuai investigasi Presiden Jokowi, maka sudah patut untuk mencopot Rini yang mengakibatkan kondisi Batam menjadi seperti sekarang ini," tandasnya. (RMOL)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: