 |
| Cuplikan Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 13-19 Juli 2015. |
“Majalah Tempo 13-19 Juli 2015 halaman 28 alinea 3-4 di bawah judul ‘Jejak Kriminalisasi yang Terekam’. Surat KPK kepada MKRI butir 3: ‘… dilakukan perorangan’. Butir ketiga merupakan bukti kuat dari surat KPK bahwa ada oknum KPK yang menyadap secara melawan hukum pasca BG [Budi Gunawan] jadi tersangka tanggal 13 Januari 2015. Sedangkan pada Laporan Pemeriksaan BPK RI 2013 atas KPK ada temuan, penyadapan KPK tidak diaudit sejak 2011. Intinya, baik secara institusi maupun perorangan, penyadapan KPK sejak 2011 tidak memenuhi syarat akuntabilitas kinerja.
Diungkapkan Romli, jika ahli hukum yang benar, bukan outcome, tapi prosedur yang menentukan hasilnya halal atau haram. “Prosedur ilegal, outcome cacat hukum = tindakan ilegal. Terkait skandal penyadapan oleh oknum di KPK, yang dilanggar adalah Undang-Undang ITE dan setiap orang menyebarluaskan hasil sadapan ilegal dapat diancam pidana, baik sebaga dader maupun mede dader, karena sadapan dilaksanakan berlawanan dengan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang KPK. Nama-nama dalam majalah Tempo Juli 2015 dapat somasi Tempo karena konten berita diperoleh secara ilegal, sesuai surat pimpinan KPK Nomor B-5245/01/06/2015 butir ketiga.
Menurut dia, pada kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjajanto (BW) tampaknya sikap pemerintah cenderung mengikuti sikap pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bibit dan Chandra Hamzah. “Ada apa ya? Sedangkan surat pimpinan KPK tegas mengatakan di majalah Tempo 13-19 Juli halaman 28 tidak ada rekaman alias penyadapan. Yang terurai di Tempo diperoleh secara ilegal,” ungkap Romli.
Untuk memengaruhi publik dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam uji materil Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK, tambahnya, dengan sengaja hasil rekanan ilegal dibocorkan. “Jika kasus AS dn BW dihentikan dengan rujukan kasus BG, sudah jelas negeri ini bukan negara hukum versi UUD 1945, tapi negeri opini!” kata Romli.
Butir ketiga surat Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dkk di majalah Tempo, lanjutnya, merupakan bukti skandal penyalahgunaan wewenang penyadapan telah terjadi di KPK. “Kok, skandal penyalahgunaan wewenang penyadapan masih dibenarkan? Jangan-jangan kasus saya lawan ICW juga ada tekanan dan pengaruh kekuasaan untuk SP3?” tuturnya.
Menurut Romli lagi, berita majalah Tempo edisi 13-19 Juli 2015 itu merupakan informasi publik untuk mengalihkan isu penetapan AS, BW, dan NB sebagai tersangka dengan harapan kasusnya dihentikan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Asas persamaan di muka hukum berlaku sama untuk setiap orang, lanjutnya, terlepas dari status sosial dan ekonominya, termasuk terhadap jajaran kepemimpinan KPK.
“Bukti terpenting bahwa AS, BW, dan NB tidak bersalah/bersalah hanya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Isu kriminalisasi sudah jadi jargon dalam ‘protap’ [prosedur tetap] komunitas antikorupsi ketika pimpinan KPK menjadi tersangka. Jika orang lain tersangka, jargonnya ‘kenapa harus takut?’” tuturnya.
Romli pun berharap, jajaran kepemimpinan KPK jilid IV punya nyali, bukan pengecundang, kesatria, serta berani ambil risiko apa pun dan paham Undang-Undang KPK, khususnya tentang syarat diberhentikan sementara. “Kepada semua calpim KPK yang lolos 8 besar agar pahami Undang-Undang KPK dan risiko apa pun selama menjadi pimpinan KPK. Lebih baik mundur dari sekarang daripada diberhentkn sementara,” kata Romli. Ia juga memandang perlu ada forum pemantau KPK dan koalisi antikorupsi agar tidak ada korupsi dalam aktivitas mereka. (Pribumi)
0 Response to "Romli Atmasasmita: Ada Skandal Penyadapan di KPK, Berita di Tempo Ilegal!"
Post a Comment