Tak Mau Kasus Makar 2011 Terulang, Polda Papua Minta Musda DAP Lengkapi Izin

Kapolda menyarankan Musda DAP ditunda awal Nopember 
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyarankan pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Dewan Adat Papua (DAP) ditunda hingga awal Nopember mendatang.

"Penundaan itu dilatarbelakangi berbagai pertimbangan termasuk panitia penyelenggara harus mengurus permohonan ijin pelaksanaan kegiatan tersebut," kata Irjen Pol Waterpauw, di Jayapura, Rabu.

Ia mengatakan, saran penundaan itu sudah disampaikan saat rapat koordinasi yang juga dihadiri Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab, Asisten I Papua Doren Wakerkwa, Kepala Kesbangpol Papua Musa Isir, Bupati Biak Thomas Ondi dan pengurus serta panitia Musda DAP, Selasa (27/10) malam.

Dengan ditundanya pelaksanaan Musda DAP, maka panitia harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, sedangkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan gubernur dan Ketua DPRP.

Ketika ditanya tentang kemungkinan terjadinya insiden seperti saat pelaksanaan Kongres Dewan Adat Papua 2011, Waterpauw dengan tegas mengatakan, untuk mengantisipasi agar tidak terulang kasus tersebut maka pihaknya minta panitia melengkapi semua persyaratan serta dukungan Pemerintah Provinsi Papua.

Apalagi, kini juga ada lembaga adat Papua (LMA) sehingga pihaknya berharap pemerintah provinsi melegitimasi salah satunya hingga keberadaan lembaga atau dewan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami berharap pemerintah provinsi segera memastikan hingga hanya ada satu yang menangani masalah adat dan keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Irjen Pol Waterpauw.

Sebagaimana diketahui Kongres Dewan Adat Papua III yang dilaksanakan di di Lapangan Zakeus, Padang Bulan pada 19 Oktober 2011 berakhir ricuh. Pasalnya peserta kongres mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Mata uangnya Golden, lagu kebangsaannya Hai Tanahku Papua, benderanya Bintang Kejora, lambang negara Burung Mambruk, bahasa Vigin, dan pemerintahan daerah dipimpin seorang gubernur. Kongres mengangkat Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, sebagai presiden, dan Edison Waromi sebagai perdana menteri.

Sementara itu, Bupati Biak Numfor Thomas Ondi secara terpisah mengatakan, pihaknya sudah siap menjadi tuan rumah Musda DAP.

"Pemda dan masyarakat Biak Numfor siap menjadi tuan rumah," ujar Bupati Ondi. (Antara)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tak Mau Kasus Makar 2011 Terulang, Polda Papua Minta Musda DAP Lengkapi Izin"

Post a Comment