Polda Metro Jaya Mulai Sidik Jakarta Post yang Menghina Islam

Karikatur di Jakarta Post Edisi 3 Juli 2014

Anda tentu masih ingat dengan kasus pemuatan karikatur di harian The Jakarta Post (JP) yang menghina agama Islam, pada massa kampanye pemilihan presiden yang lalu. Saat ini, Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus tersebut. Salah satu pelapor yaitu Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Koprs Muballigh Jakarta (KMJ) Edy Mulyadi pun telah dimintai keterangannya pada Kamis (7/8/2014), hari ini.

“Baru saja saya memenuhi panggilan dari Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ada 12 pertanyaan yang diajukan penyidik. Sebagian di antaranya terkait substansi pemuatan kartun di Jakarta Post yang menghina agama Islam. Saya merasa tadi penyidik bersikap profesional dan proporsional dalam melakukan tugasnya,” ujar Edy Mulyadi kepada wartawan, usai pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya.

Menurut Edy, pertanyaan penyidik ditekankan pada aspek penghinaan dan penistaan yang ada pada karikatur yang dimuat JP tersebut. Misalnya, tentang tulisan huruf arab “laa ilaaha illallah” pada bagian atas gambar tengkorak khas bajak laut. Juga tulisan huruf arab “Allah, Rasul, Muhammad” di bagian dalam kepala tengkorak.

“Saya juga sampaikan, bahwa pemuatan kartun itu mengonfirmasi kebenaran firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 118 dan al Baqoroh ayat 120, yaitu tentang sikap kebencian dan permusuhan kaum kafir terhadap Islam dan ummatnya,” ungkap Edy yang siang itu didampingi Wakil Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ, M Sabil Raun.

Kartun itu dimuat di halaman opini. Sebagaimana halnya editorial atau tajuk rencana. “Saat saya temui di kantornya beberapa waktu lalu, Pemred JP memang sudah minta maaf. Tapi, penghinaan terhadap Islam tidak cukup diselesaikan dengan maaf. Harus ada proses hukum yang adil serta ada sanksi hukum yang tegas dan keras. Dengan begitu, ke depan menjadi pelajaran bagi siapa saja, untuk bersikap saling menghormati dan menghargai sesama ummat beragama,” papar Edy.

Pada 15 Juli 2014, KMJ mengadukan JP ke Mabes Polri, dengan tuduhan telah melanggar pasal 156a KUHP. Di situ disebutkan, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” (islampos/kabarpapua.net)