Ajaran Soekarno yang seharusnya menjelma dalam ruang dan gerak Megawati dan PDIP, namun nyatanya tidak terjadi. Sehingga muncul anggapan Mega dan PDIP sudah melenceng dari ajaran bapak Pendiri Bangsa tersebut.
Hal itu terkait dengan sikap PDIP yang menolak demokrasi perwakilan melalui pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sama halnya dengan melawan ajaran Bung Karno.
Tokoh senior GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Nehemia Lawalata mengaku miris dengan sikap PDIP dan Megawati Soekarnoputri.
“Saya himbau, Megawati dan PDIP sadarlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Selama ini, PDIP gembar-gembor soal ideologi Bung Karno. Namun kenyatannya malah melawan ajaran pendiri bangsa kita,” tandas Nehemia kepada INILAHCOM di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Selanjutnya, Bang Nehem, sapaan akrabnya, menyarankan seluruh kader PDIP untuk membaca kembali buku karangan Bung Karno bertajuk “Di Bawah Bendera Revolusi”. Dalam tulisan yang dibuat Bung Karno pada 1931, berjudul “Mencapai Indonesia Merdeka”, terungkap jelas sistem demokrasi yang paling cocok untuk dianut.
“Ya jelas sekali dalam buku itu. Bahkan secara spesifik Bung Karno membuat kajian tentang demokrasi kita. Bahwasanya, demokrasi permusyawaratan dan perwakilan yang paling cocok untuk Indonesia. Nah, PDIP dan Mbak Mega harus baca kembali buku itu,” ungkapnya.
Dikatakan mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo itu, Trisakti yang selalu digembar-gemborkan presiden terpiih Joko Widodo tidak akan berjalan apabila sistem demokrasi masih menganut asas liberal.
“Sila keempat Pancasila, sangat jelas. Bahwa demokrasi kita menganut musyawarah dan mufakat. Mengedepankan asas keterwakilan. Bukan model pemilihan langsung ala demokrasi barat yang masih berlangsung sampai saat ini,” ujarnya.