"Presiden melihat ini adalah suatu warna demokrasi, apapun yang menjadi kehendak mayoritas rakyat kita, itulah yang kita jalankan," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di kantor presiden, Jakarta, Kamis (11/10/2014).
Julian mengaku belum tahu persis apa yang menjadi dasar penolakan diusulkannya 'Pilkada DPRD' tersebut, mengingat pilkada langsung selama lebih 10 tahun terakhir lebih banyak mudharatnya. Namun begitu, Julian mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh.
"Saya kira kita dengar rasionalnya dulu pasti ada alasan hal itu diajukan. Presiden juga harus mendengar apa yang jadi pembahasan di DPR," imbuhnya.
"Itu diusulkan, tetapi bilamana itu memang telah disepakati dan disetujui oleh DPR tinggal disahkan oleh DPR. Itu hanya usulan, itu bukan given dari presiden yang harus disahkan. Itu kan usulan, inisiatif bisa muncul dari pemerintah atau DPR. Dalam konteks ini muncul dari pemerintah. Kalau pada akhirnya nanti sepakat untuk tidak diimplementasikan atau tidak bisa dijalankan, tidak disetujui ya sudah," paparnya.
Usulan agar Pilkada dikembalikan lagi melalui mandat DPRD mendapat sambutan positip dari hampir seluruh rakyat Indonesia. Hanya satu dua kabupaten kota yang melakukan kritik. Pilkada langsung memang telah melahirkan raja - raja kecil di daerah, politik uang dan lahirnya pemimpin daerah berjiwa dan bermental korup. (Gebrak/kabarpapua.net)