JAKARTA - Kubu pro Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mendesak otoritas partai menindak tegas Sekjen Romahurmuziy dan kawan-kawan, karena telah melanggar aturan partai dengan menyelenggarakan muktamar di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014.
Ketua DPP PPP Fernita Darwis yang pro Surayadharma Ali (SDA) kepada pers, Rabu, mengatakan harus ada tindakan tegas atas pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Romahurmuziy dan kawan-kawan.
Menurut dia, pelaksanaan Muktamar PPP yang digelar Romy di Surabaya melanggar semua aturan yang ada, serta melecehkan Mahkamah Partai dan Majelis Partai. "Yang jelas sudah melakukan pelanggaran, dan dianggap melaksanakan muktamar ilegal adalah kubu Romy. Harusnya ditindak tegas," katanya.
"Kami (kubu SDA) 'kan sampai hari ini belum melakukan muktamar. Jadi tidak bisa muktamar yang kami lakukan ilegal, sedangkan kita belum menggelar muktamar," katanya.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga meminta Mahkamah Partai dan Majelis Syariah mengambil tindakan tegas terhadap Romahurmuziy dan kawan-kawan, karena sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran.
"Ini pelanggaran berat. Jadi harus diberhentikan dari anggota PPP. Dipecat, saya kira itu sanksi yang tepat," kata SDA yang tidak hadir dalam pembukaan muktamar di Surabaya.
Menurut SDA, pelanggaran yang baru dilakukan kubu Romy adalah melakukan muktamar. Padahal hasil keputusan Mahkamah PPP pada 11 Okber 2014 memerintahkan muktamar boleh dilakukan setelah lewat tujuh hari.
Namun, kata SDA, belum waktunya kubu Romy melakukan muktamar. Artinya, kegiatan ini telah melanggar keputusan hasil sidang Mahkamah Partai yang disepakati bersama. "Hari ini telah terjadi pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Partai. Harapan saya Mahkamah Partai memberikan sanksi," ujar SDA.
Dia menegaskan, islah sudah tidak tepat untuk diterapkan dalam partainya. Sanksi adalah keputusan yang tepat. Sebab, sanksi itu diyakininya bisa membawa PPP menuju perdamaian.
"Pelanggaran yang dilakukan Romy dan kawan-kawan tidak pantas dilakukan dalam forum islah. Yang benar adalah penilaian siapa yang benar siapa yang melanggar," ujar dia.
Bahkan, jika dia yang dinilai melakukan kesalahan itu, maka dia siap mendapatkan sanksi. Selama ini pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Romy tidak pernah ditindak tegas. "Saya terima, tapi harus ada penilaian," kata SDA. (ROL/kabarpapua.net)