 |
| Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf |
JAKARTA - Ternyata di balik belum bersedianya fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk menerima kepemimpinan DPR yang sah, menunjukkan bahwa ketokohan Presiden Joko Widodo belum cukup deterima. Pasalnya, Jokowi telah meminta adanya persatuan di tubuh DPR, namun KIH enggan mendengar dan melaksanakannya.
Analisis lain yang muncul justru menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
Megawati lebih didengar daripada Jokowi.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf.
"Di kisruh ini omongan Mega (Megawati) lebih didengar dibanding Jokowi sebagai Presiden," kata Maswadi, Senin (3/11).
Menurutnya, hal ini sudah terbukti dengan statemen Presiden yang diusung KIH ini sudah meminta adanya persatuan di tubuh DPR, namun kisruh masih berlanjut. Jadi, kunci untuk membuka pintu penyelesaian konflik antar koalisi ini terletak di tangan Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu.
Maswadi menambahkan kisruh yang terjadi di DPR seharusnya tidak terjadi kalau parpol anggota KIH legowo dengan hasil dinamika politik di DPR. Menurutnya, meskipun PDIP sebagai pemenang pemilihan umum, tapi KMP berhasil mengalahkan KIH dalam lobi politiknya sehingga pimpinan DPR dikuasai dari KMP.
"KIH harus menerima permainan itu sebagai pil pahit," imbuh Maswadi.
Artinya, adanya pimpinan DPR tandingan oleh KIH ini karena koalisi yang dimotori oleh PDIP ini tidak mau menerima kekalahan. Padahal, koalisi juga termasuk bagian dari demokrasi. Sebagai parpol pemenang pemilu, kata Maswadi, tidak serta merta PDIP juga harus menguasai pimpinan DPR. Pimpinan parpol harusnya bertemu untuk mencari solusi dari permasalahan ini agar DPR segera bekerja. (rol/kabarpapua.net)