JAKARTA - Pernyataan berubah-ubah dari pemerintah terkait dengan sumber pendanaan tiga 'kartu sakti' Presiden Joko Widodo, menuai kritikan tajam. Mensesneg, Pratikno, misalkan, sempat menyatakan pendanaan kartu indonesia sehat (KIS), kartu indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) bersumber dari CSR BUMN. Ternyata belum lama ini dia menyatakan dari APBNP. Padahal APBNP-nya belum ada.
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengimbau pemerintah untuk tegas dalam bersikap.
” Mbokya ngomong ojo mencla mencle. Kemarin bilang dana CSR BUMN, sekarang dana APBNP. Wong APBNPnya aja blom ada,” tulisnya dalam cuitan twitter, Ahad (9/11).
Yusril geram dengan ulah Jokowi yang terkesan menabrak mekanisme yang ada. Dia merasa aneh dengan Jokowi yang sudah merealisasikan tiga kartu itu. Padahal, belum dibahas DPR.
“Dananya sudah disalurkan, APBNPnya kapan disepakati Presiden Jokowi dengan DPR?” tanya Yusril
Sebelumnya, Yusril juga sempat mengkritik keras Jokowi. Dia mengimbau agar jokowi mengurus Indonesia dengan serius, bukan seperti mengurus warung.
Niatan baik Jokowi jangan sampai mendapat kritikan karena mengabaikan
prosedur yang ada. Presiden haruslah berjalan dengan konstitusi agar
mekanisme ketatanegaraan berjalan dengan baik. (rol/kabarpapua.net)