Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan
Laoly mengatakan, pemberian grasi kepada lima tahanan politik di Lapas
Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu sore, oleh Presiden
Joko Widodo, merupakan itikad baik pemerintah.
"Presiden
Jokowi punya itikad baik untuk memberikan grasi lebih dari lima, tapi
untuk sementara ini yang mengajukan grasi itu hanya enam orang, tapi
satu sudah meninggal," kata Yasona Laoly, disela-sela kunjungan Presiden
Jokowi di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).
Menurut
dia, selain pengajuan dari enam orang tapol asal Papua, ada juga
tawaran yang diberikan pemerintah kepada tahanan lainnya. "Ada juga yang
kita tawarkan tetapi belum berkeinginan. Alasannya satu dan lain hal,
jadi kalau itikad baik dari pemerintah sudah jelas," katanya.
Yasona
juga menegaskan bahwa stigma Operasi Papua Merdeka (OPM) bagi kelompok
atau individu tertentu di Papua tidak lagi boleh disebutkan. "Bahkan
Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memberikan amnesti. Tapi itu kan
proses politiknya harus melalui DPR, jadi ini akan kita kaji lagi
sekembalinya dari sini," lanjutnya.
Pemberian
atau pun pengajuan permintaan amnesti, tegas Yasona, setelah presiden
dan rombongan kembali ke Jakarta akan dibahas lagi dengan sejumlah
intansi atau pun kementrian terkait.
"Kita
akan kaji lagi. Polri tentunya dengan Menko Polhukam akan dilibatkan,
pokoknya Pak Presiden Jokowi sudah perintahkan kita untuk kaji ini
secara baik. Karena tawaran lima orang ini, merupakan langkah awal untuk
mencoba mencari rekonsiliasi yang lebih baik, bagaimana kita membangun
secara bersama-sama Papua, itu yang lebih penting," katanya.
Presiden
Jokowi akan memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik yang
terlibat pembobolan gudang senjata di Kodim 1710 Wamena pada 2003 lalu
di Lapas Abepura. (rol/kabarpapua.net)
0 Response to "Beri Grasi 5 Pembobol Gudang Senjata Kodim Wamena, Yasonna: Bukti Pemerintah Ingin Bangun Papua"
Post a Comment