“Kondisi di lapangan maunya melalui pemda dan ini tidak bagus. Takutnya malah menimbulkan masalah,” kata Adnin, Senin (27/7).
Ia menyatakan, kebetulan yang melakukan di pemda kebanyakan mayoritasnya non-muslim. Adnin mengkhawatirkan jika yang mendistribusikan bantuan tersebut nonmuslim maka akan menimbulkan kecurigaan fitnah.
Menurut dia, bantuan untuk Tolikara bisa disalurkan melalui lembaga resmi nasional saja. “Biarkan saja disalurkan melalui Baznas, undang-undangnya sendiri juga kan mereka mempunyai hak untuk mendistribusikan atau kan ada juga Kemensos (Kementerian Sosial),” ungkap Adnin.
Untuk itu ia meminta atas nama kerukunan, biarkan pemberian bantuan tersebut tidak hanya melalui satu pintu karena tujuannya juga untuk rakyat Papua sendiri. Adnin mengutarakan, sudah ada beberapa lembaga kemanusiaan yang akan memberikan bantuan, selain itu ia menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga akan menyumbang sebanyak Rp 1,3 miliar.
Diketahui, korban insiden Tolikara yang sebagian besar umat Muslim dikabarkan sudah diungsikan ke Wamena, Papua. Selain itu, pembangunan Masjid yang akan dibangun dekat Koramil juga akan segera dibangun. (Republika)
0 Response to "Bantuan untuk Tolikara Disarankan tidak Melalui Pemda"
Post a Comment