DPR Sesalkan Pemerintah Keluarkan Visa Bagi Atlet Israel

 

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidiq sangat menyesalkan kebijakan pemerintah memberikan visa kepada atlet bulu tangkis dari Israel.

“Saya menyesalkan kejadian ini,” kata Mahfudz, Selasa (11/08/2015).

Sebagai angota badan legislatif (baleg) mewakili aspirasi masyarakat mahfudz mendesak kepada pemerintah supaya menjelaskan mengenai pemberian visa kepada atlet dari Israel tersebut.

“Pemberian visa kepada pemain bulu tangkis dari Israel itu harus dijelaskan oleh pemerintah kepada masyarakat,” tegas Mahfudz.

Sebab, menurut Mahfudz jika tidak ada dalam pertandingan itu yang bersifat  perorangan atau pribadi. Pastinya yang bersangkutan mewakili atau membawa negaranya yaitu Israel.

“Tidak ada pertandingan yang bersifat perorangan. Pasti yang bersangkutan mewakili negaranya,” kata Mahfudz.

Mahfudz menilai pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak mengerti dan tahu mengenai peristiwa tersebut. Dan, lanjutnya, ketidaktahuan pihak Kemenlu menunjukkah tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham) dengan pihak Kemenlu.

“Itu ketidaktahuan pihak kemlu hanya menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak imigrasi, pihak Kemenhumham dengan pihak Kemenlu,” papar Mahfudz.

Menurut Mahfudz peristiwa tersebut sama seperti masuknya (keberadaan) warga Israel di wilayah Tolikara yang tidak menjadi perhatian pemerintah.

“Ini kejadian berulang setelah keberadaan warga Israel di Tolikara. Jadi, karena ini wewenang pemerintah maka masyarakat harus menanyakan hal itu kepada pemerintah,” pungkas Mahfudz.
Seperti diketahui, masyarakat kecewa dan menolak kehadiran pebulu tangkis asal Israel Misha Zilberman ikut bertanding di Kejuaraan Dunia BWF  yang dimulai sejak Senin (10/8/2015) di Istora Senayan.

Berkaitan dengan masuknya atlet penjajah Israel, Misha Zilberman masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), KISPA mengeluarkan pernyataan menolak keras kehadiran penjajah Israel ke wilayah NKRI, karena bertentangan dengan hati nurani dan Konstitusi Negara yang menyatakan, “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. (Hidayatullah)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: