Dari sekitar lebih dari 30-ribu, ada 7700-an karyawan orang asli Papua bekerja pada berbagai departemen di perusahaan tersebut. Perpanjangan kontrak karya Freeport juga dirasa perlu untuk menunjang Bank Papua menjadi bank devisa.
Salah satu caranya adalah Freeport membuka rekening eksport-importnya pada Bank Papua. Lukas pun melanjutkan, jika nantinya Freeport diperpanjang hingga 2041, untuk lokal konten lainnya adalah Pemprov Papua berkeinginan agar Bandara Timika yang dikelola oleh Freeport bisa menjadi bandara milik pemerintah.
Apalagi Menhub menyetujui akan pengembangan bandara tersebut lewat APBN. “Kami berhak untuk campur tangan dalam perpanjangan kontrak karya Freeport hingga 2041. Realisasinya, Pemprov Papua tetap harus dilibatkan, sebab kami adalah wakil pemerintah di daerah dan areal Freeport berada di wilayah Papua. Sejumlah keinginan kami jika kontrak karya ini diperpanjang sudah ada di Freeport, tinggal didiskusikan secara mendetail jika realisasi perpanjangan Freeport dilakukan. Pak Presiden Joko Widodo harus melihat sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginan kami,” paparnya.
Alasan lainnya jika perpanjangan kontrak karya ini dilakukan adalah untuk kontribusi perekonomian di Papua, ada sekitar 46% penghasilan daerah yang dihasilkan dari tambang PAD yang diperoleh dari hasil tambang. Terlebih untuk Kabupetan Mimika, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 91% berasal dari Freeport.
“Semua masalah ini akan dikemanakan, jika premerintah pusat tak memperpanjang kontrak karya Freeport dan kepastian tak diberikan kepada kita? Presiden Joko Widodo dapat memikirkan masa depan Freeport, bagaimana memutuskan masa depan Freeport dan bagaimana disepakati untuk kepentingan masa depan dan masyarakat Papua. Jangan sampai seperti sekarang ini, orang Jakarta yang tidak tau Freeport, berbicara banyak di media, seolah-olah mengetahui tentang Papua,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan pertemuan antara Freeport dengan Pemprov Papua lebih membahas komunikasi bersama dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pembangunan di Papua.
Ada 6 item yang telah diberikan kepada Freeport dari Pemprov Papua untuk perbaikan MoU guna kepastian investasi di Papua yang 5 poin diantaranya adalah kewajiban investor. “Teknis yang kita bicarakan adalah masalah sosial, bisnis dan melakukan banyak diskusi untuk bertukar pikiran untuk meningkatkan tahapan komunikasi bersama agar keberadaan freeport memberikan nilai tambah nasional dan kesejahteraan di Papua,” jelasnya.
Pada kontrak karya Freeport tahap I, luas lahan 2,6 juta hektar menjadi 212 ribu lebih hektar dan baru dikelola 90,360 hektar. (Gatra)
0 Response to "Mengapa Pemprov Papua Setuju Kontrak Karya Freeport Diperpanjang?"
Post a Comment