Kerinduan para polisi wanita (polwan) muslimah untuk mendapatkan hak mengenakan jilbab, akan segera terjawab jika Prabowo - Hatta terpilih memimpin negeri ini.
Hal itu dikemukakan Anggota Dewan Pakar Timses Prabowo-Hatta Hidayat Nur
Wahid. Menurutnya, negara tidak boleh menghalangi hak polwan untuk
berjilbab. Setiap muslimah punya hak untuk menjalankan ibadah sesuai
keyakinannya tak terkecuali bagi seorang polisi. Sebab, negara harus menjamin kebebasan warganya dalam menjalankan keyakinan masing-masing sesuai agama yang dipeluk.
"(Berjilbab) Itu hak asasi. Polwan harus diberikan haknya untuk menjalankan keyakinan mereka," kata Hidayat pada Kamis (5/6).
Menurutnya, hak berjilbab juga harus diterapkan di semua instansi pemerintahan. Baik TNI, Polri, PNS atau yang lain. Sebab, kata dia, berjilbab tidak akan pernah mengganggu profesionalitas perempuan dalam bekerja.
Justru mereka akan merasa semakin nyaman dan tenang saat menjalani pekerjaan karena telah memenuhi kewajibannya.
"Jadi tidak hanya untuk polisi. Kita akan terus mendorongnya karena itu bagian dari hak asasi," ujarnya.
"(Berjilbab) Itu hak asasi. Polwan harus diberikan haknya untuk menjalankan keyakinan mereka," kata Hidayat pada Kamis (5/6).
Menurutnya, hak berjilbab juga harus diterapkan di semua instansi pemerintahan. Baik TNI, Polri, PNS atau yang lain. Sebab, kata dia, berjilbab tidak akan pernah mengganggu profesionalitas perempuan dalam bekerja.
Justru mereka akan merasa semakin nyaman dan tenang saat menjalani pekerjaan karena telah memenuhi kewajibannya.
"Jadi tidak hanya untuk polisi. Kita akan terus mendorongnya karena itu bagian dari hak asasi," ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya kubu Jokowi-JK justru menunjukkan semangat sebaliknya. Jika terpilih pemerintahan Jokowi-JK akan melarang peraturan daerah (perda) baru berdasarkan syariah Islam. (ROL/kabarpapuanet)
0 Response to "Prabowo-Hatta Akan Beri Hak Berjilbab Polwan, Sementara Jokowi-JK akan larang perda syariah Islam"
Post a Comment