Temuan BPK: Total Kerugian Keuangan Pemprov DKI di bawah Jokowi capai Rp 1,54 Triliun

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2013 diindikasikan terdapat 86 temuan dengan total kerugian mencapai Rp 1,54 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) kepada Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat siang (20/6/2014).

"Hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2013, ada 86 temuan dengan total kerugian mencapai Rp 1,54 triliun," ujar Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna.

Dari temuan itu, yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.

Kata Agung, BPK RI menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif dilandasi asas integritas, indepensi dan profesionalisme yang tinggi.

"Realisasi belanja mekanisme uang persediaan melewati batas yang ditentukan, yaitu 15 Desember 2013," imbuhnya.

Selain itu, entry jurnal realisasi belanja era Jokowi-Ahok ini tidak berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi, melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan pertanggungjawaban yang lengkap dengan indikasi kerugian senilai Rp 59,23 miliar, antara lain pada Belan

Selain itu, entry jurnal realisasi belanja era Jokowi-Ahok ini tidak berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi, melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan pertanggungjawaban yang lengkap dengan indikasi kerugian senilai Rp 59,23 miliar, antara lain pada Belanja Operasional Pendidikan, Kegiatan Penataan Jalan Kampung, dan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan.

"Pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya belum memadai yaitu tidak dilakukan inventaris atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai serta aset belum selesai disensus tidak didukung rincian sehingga nilai aset tetap dan aset lainnya hasil sensus tidak dapat diyakini kewajarannya."

Atas berbagai temuan tersebut, Laporan Keuangan (LK) DKI Jakarta tahun 2013 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Status WDP ini berarti statusnya menurun satu tingkat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal dua tahun terakhir DKI menduduki posisi WTP-Dengan Paragraf Penjelas. Artinya, di era kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo prestasi di bidang pengelolaan keuangan menurun. (RMOL/kabarpapuanet)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: