"Harusnya KPU itu dipimpin oleh orang yang memiliki latar belakang ilmu politik dan hukum. Kalau sarjana pertanian ya ibarat menanam jagung di kebun kita," kata Chusnul dalam diskusi bertema "Apakah Pilpres akan Menuai Malapetaka Bangsa," di Cikini, Jakarta, Senin (18/8/2014), seperti diberitakan okezone.
Menurut dia, anggapan "menanam jagung di kebun kita" adalah kesalahan terbesar Husni saat menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saat itu, dia menjalin kerjasama dengan pihak asing dalam hal ini International Foundation for Election System (IFES).
Padahal, 2004 KPU bersama BPS mengerjakan DPT dengan anggaran Rp427 miliar. Kemudian 2009 diubah datanya melalui pemutakhiran data dengan anggaran Rp3,8 trilun.
Sekarang, diubah lagi proyeknya diberi nama e-KTP, dengan anggaran Rp5,8 triliun. KPU minta data lagi Rp1,7 triliun untuk memperbaiki data dari Kemendagri yakni 190 jutaan data pemilih menjadi 180 juta lebih.
"Pertanyaanya punya dana Rp1,7 triliun diberikan kemana proyeknya? Jawabannya sempat rame yaitu IFES dari Washington sana. Harusnya ini privasinya ada bukan diberikan ke asing," tegasnya.
Bahkan, Chusnul menganggap Ketua Bawaslu yakni Muhammad, lebih kompeten dan pantas menjadi Ketua KPU. "Bagi saya Muhammad, lebih pantas jadi Ketua KPU dibanding sekarang. Kalau yang sekarang kan S1-nya sarjana pertanian," tuntasnya. (okezone/piyunganonline)
0 Response to "Chusnul Mar'iah: Ini Akibatnya Kalau Sarjana Pertanian Jadi Ketua KPU"
Post a Comment