 |
| Tifatul Sembiring |
"Mengenai peningkatan 'speed' (kecepatan), kita akan bicara dengan
'provider' (penyedia)," katanya Tiffatul.
Pemerintah telah melakukan banyak pembenahan infrastruktur telekomunikasi di provinsi paling timur Indonesia itu. "Terobosan yang dilakukan cukup banyak, mulai dari internet kecamatan, TV, dan parabola satelit," katanya.
Hanya saja, pengguna akses telekomunikasi di Papua dan di Indonesia pada umumnya setiap saat terus meningkat, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas jika bersamaan menggunakannya.
"Satu 'tower' atau BTS itu kapasitasnya ada yang 70 'voice', SMS bisa lebih banyak, tapi kalau pakai MMS, Youtube, bisa tersedot banyak dan 'over load'," katanya.
Lebih lanjut, Tifatul mengatakan, para provider juga terkendala di lapangan ketika ingin memperluas jaringannya seperti izin lahan dan pajak.
"Masalahnya banyak, karena pasang BTS saja itu Rp2 miliar, tapi terkadang biaya di lapangan itu ada hal teknis lainnya. Ini yang selalu dipikirkan provider, dia juga harus balik modal. Jadi, mereka berpikir jika ingin investasikan sesuatu," katanya.
Sementara di sisi lain, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya butuh akses telekomunikasi yang cepat.
"Operator juga berhitung. Balik modalnya bagaimana? Terutama yang bukan BUMN, Telkomsel bisa kita dorong, kalau yang lain, pasti hitung-hitung. Mereka berpikir bisnis murni. Ini seharusnya bisa didukung pemerintah setempat. Bisa sesuaikan soal estetika pendirian BTS atau 'tower' tapi berpikir juga soal para investor yang ingin cari keuntungan, diatur secara bijaklah," katanya. (ROL/kabarpapua.net)
Pemerintah telah melakukan banyak pembenahan infrastruktur telekomunikasi di provinsi paling timur Indonesia itu. "Terobosan yang dilakukan cukup banyak, mulai dari internet kecamatan, TV, dan parabola satelit," katanya.
Hanya saja, pengguna akses telekomunikasi di Papua dan di Indonesia pada umumnya setiap saat terus meningkat, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas jika bersamaan menggunakannya.
"Satu 'tower' atau BTS itu kapasitasnya ada yang 70 'voice', SMS bisa lebih banyak, tapi kalau pakai MMS, Youtube, bisa tersedot banyak dan 'over load'," katanya.
Lebih lanjut, Tifatul mengatakan, para provider juga terkendala di lapangan ketika ingin memperluas jaringannya seperti izin lahan dan pajak.
"Masalahnya banyak, karena pasang BTS saja itu Rp2 miliar, tapi terkadang biaya di lapangan itu ada hal teknis lainnya. Ini yang selalu dipikirkan provider, dia juga harus balik modal. Jadi, mereka berpikir jika ingin investasikan sesuatu," katanya.
Sementara di sisi lain, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya butuh akses telekomunikasi yang cepat.
"Operator juga berhitung. Balik modalnya bagaimana? Terutama yang bukan BUMN, Telkomsel bisa kita dorong, kalau yang lain, pasti hitung-hitung. Mereka berpikir bisnis murni. Ini seharusnya bisa didukung pemerintah setempat. Bisa sesuaikan soal estetika pendirian BTS atau 'tower' tapi berpikir juga soal para investor yang ingin cari keuntungan, diatur secara bijaklah," katanya. (ROL/kabarpapua.net)
0 Response to "Menkominfo Pinta Peningkatan Kecepatan Akses Internet di Papua"
Post a Comment