Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo.
"Menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memulihkan kekuatan APBN adalah cermin pemerintahan yang tidak kreatif dan malas," katanya.
Menurut Bambang, pemerintah masih bisa mengelosa sektor pajak. Dimana jika sektor pajak dioptimalkan, dia meyakini bisa menguatkan APBN.
"Antara lain bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," ujarnya.
Apalagi, kata dia, dengan ekstensifikasi dan penegakan hukum, pemerintah masih berpeluang besar meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Potensi penerimaan negara dari pos PNBP pun masih sangat besar jika dikelola dengan efektif.
"Jika pemerintah mau bekerja lebih keras membenahi dua pos penerimaan ini, rasanya pemerintahan Jokowi tak perlu menuntut pengorbanan berlebih dari rakyat." kata Bambang.
Dalam kesempatan itu, lanjut politikus Golkar ini mengatakan, penggunaan hak interplasi (meminta penjelasan) DPR pada Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi wajar. Bahkan hal itu menjadi relevan.
"Sebab, di hadapan pemerintah sesungguhnya masih tersedia sejumlah pilihan untuk memperbesar ruang fiskal di APBN," ujarnya. (inilah/kabarpapua.net)