 |
| (jakpro.id) |
Bambang
mengungkapkan, proses negosiasi antara KMP dan KIH awalnya memang
berjalan baik. KIH yang semua menginginkan 2 kursi pimpinan (badan
anggaran dan komisi XI) minta tambahan menjadi 5. KMP sepakat dengan
memberikan jatah PPP.
Dari jumlah 5 pimpinan yang diminta KIH, mereka masih tidak puas dan
minta tambahan lagi 10 kursi pimpinan. KMP dan KIH baru merundingkan
permintaan 10 kursi pimpinan, KIH meminta tambahan lagi menjadi 16
kursi. Saat negosiasi untuk 16 kursi pimpinan AKD, KIH lalu meminta
adanya pengundian ulang kursi pimpinan AKD.
Karena aksi para politisi KIH itu oleh Bambang mengibaratkan partai KIH
sebagai seorang preman yang memalak jabatan.
Menurutnya, hanya preman yang meminta jatah. Padahal, dalam politik dan demokrasi, harus direbut secara kesatria. Kalau tidak ketemu pada musyawarah mufakat, dapat dilakukan dengan voting atau pemungutan suara terbanyak.
"Masak partai pemenang pemilu takut voting dengan partai yang kalah pemilu?" imbuh Bambang.
"Inikan ngelunjak namanya, sudahlah, saya menghimbau KIH jangan jadi preman yang suka memalak jabatan," imbuh Bambang.
Fraksi Golkar menegaskan tidak akan menyepakati rencana mengundi ulang pimpinan AKD yang sudah terbentuk. (rol/kabarpapua.net)
