"Menkumham terapkan standar ganda karena keputusan
Mahkamah Partai PPP tidak digunakan langsung namun di Golkar yang tidak
menyebutkan pihak yang menang malah dipercepat keputusannya," kata
Jazuli di Gedung Nusantara III Jakarta, Jumat (13/3).
Dia mengatakan, Menkumham telah mengeluarkan surat
yang mengesahkan hasil Muktamar Surabaya yang keputusannya bertentangan
dengan keputusan Majelis Syariah. Di sisi lain, menurut dia, Menkumham
mengesahkan kepemimpinan Golkar hasil Munas Jakarta berdasarkan
keputusan Mahkamah Partai Golkar yang sebenarnya tidak memenangkan salah
satu pihak yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Menurut Jazuli, persoalan di internal partai yang
diintervensi pemerintah akan menjadi persoalan besar bangsa. Karena itu
dia menghimbau Menkumham bersikap arif, objektif, dan kembali pada
peraturan perundang-undangan.
"Menkumham jangan membuat kebijakan ganda, ini bukannya kami ingin ikut campur dalam konflik internal partai," katanya.
Selain itu Jazuli Juwaini mengatakan F-PKS tetap
kompak mendukung keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR terkait
keputusan Menkumham Yasonna Laoly terhadap dualisme Partai Golkar dan
PPP. Jazuli menegaskan, PKS akan tetap mengikuti keputusan yang akan
diambil KMP demi membangun kebersaman.
"PKS akan kompak mengikuti keputusan KMP demi membangun kebersamaan," katanya. (rol/kabarpapua.net)
0 Response to "PKS: Keputusan Konflik Golkar Bukti Standar Ganda Pemerintah"
Post a Comment