Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai mengatakan untuk menolak pemberlakuan e-catalog di Papua, pihaknya telah menghadap Bapenas, DPR RI dan juga Menteri Kesehatan untuk memberitahukan bahwa pemberlakuan e-catalog tak cocok diterapkan di tanah Papua.
"Seharusnya ada pembagian regionalisasi, jangan samakan Papua dengan pulau di Jawa atau pulau lainnya. Bayangkan saja jika harga pengiriman satu tabung cairan ke Puncak Jaya atau Jayawijaya, harganya bisa enam kali lipat dari harga pengiriman di Jawa. Siapa yang mau kerja jika harga pengiriman ini disama-ratakan? Hidup kita ini kan bersimbiosis, saling menguntungkan dan saling membutuhkan," katanya kepada wartawan di Jayapura, Selasa (23/6).
Untuk mengantasi hal ini, sementara waktu Kementrian Kesehatan telah mengirimkan surat keputusan kepada kepala daerah di Papua untuk menanggung biaya pengiriman obat dengan dana APBD. "Stok obat nanti akan dikirim ke Ibukota kabupaten, setelah itu Pemda setempat akan melakukan pengiriman ke lokasi penyimpanan obat, misalnya puskesmas dan pustu, " ujarnya.
Lanjut Giyai, cara seperti ini bisa dilakukan untuk tahun ini. Namun untuk tahun berikutnya, harus ada kepastian hukum yang jelas dari pemerintah, sebab saat ini banyak keluhan dari kepala dinas untuk pengiriman obat. Padahal pembelian dan pengiriman obat adalah satu paket yang dikerjakan oleh pihak ketiga.
"Pemberlakukan e-catalog dapat dilakukan di Papua jika akses jalan darat antar kabupaten di Papua dapat terhubung satu sama lain. Saat ini kan masih banyak jalan yang tak bisa ditempuh dengan jalan darat. Apalagi daerah di pegunungan tengah kan banyak yang hanya bisa tembus lewat jalur udara. E-catalog juga sangat berkaitan dengan infrastruktur," katanya lagi. (gatra)
0 Response to "Papua Tolak Pemberlakuan E-Catalog Pembelian Obat dan Alkes"
Post a Comment