Pemerintahan Joko Widodo kembali
membuat kontroversi yang dianggap menyusahkan masyarakat, terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
E-commerce. RPP E-commerce yang kini telah masuk tahap uji
publik di Kementerian Perdagangan membuat gerah
para pemain e-commerce di Indonesia. Meskipun Pemerintah mengklaim akan mendukung pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia
sembari melindungi konsumen di ekosistem tersebut.
Seperti dilansir Daily Social, meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim sudah merilis RPP tersebut ke publik dan ke asosiasi, idEA sebagai asosiasi untuk pemain e-commerce membantah telah menerima RPP tersebut dan saat ini menjadi polemik yang kian panas. Salah satu pasal yang dirumorkan di RPP tersebut adalah bagaimana siapapun yang ingin menjadi penjual ataupun pembeli online, harus melalui tahap verifikasi atau yang biasa disebut KYC (Know Your Customer).
Secara konkrit, proses KYC ini mengharuskan penjual dan pembeli online untuk terverifikasi data-nya melalui input nomor KTP dan NPWP. Dan kalau anda berfikir hal tersebut sangat absurd, maka anda bisa bergabung dengan banyak pemain e-commerce yang juga masih kebingungan bagaimana KYC tersebut bisa membantu mendorong industri e-commerce.
Inilah yang akan terjadi ketika RPP tersebut resmi menjadi PP dan diimplementasikan.
Ketika anda ingin menjual barang di situs seperti Tokopedia,
Bukalapak, Kaskus atau OLX, anda harus terlebih dahulu terverifikasi
sebagai warga negara yang sah dengan memberikan nomor KTP/NPWP anda. Dan
jika menurut anda hal itu terlalu merepotkan, mungkin anda bisa pindah
menjual barang anda di Facebook, Instagram, eBay atau Craigslist.
Jika anda ingin membeli barang dari Tokopedia, Bukalapak, Kaskus atau OLX, anda-pun harus melalui proses verifikasi berupa KTP/NPWP sebelum melakukan transaksi. Dan Kementerian Perdagangan melakukan hal ini agar bisa melacak transaksi yang terjadi online, sembari memantau implikasi pajak yang mungkin terjadi, dan juga bisa melindungi konsumen ketika terjadi penipuan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Bagi anda yang menganggap proses itu terlalu menyulitkan, anda bisa memilih untuk melakukan transaksi pembelian di AliExpress, Amazon, eBay, atau situs-situs yang tidak terekspos ke regulasi Indonesia.
Untuk pemain/pemilik situs e-commerce yang terekspos regulasi ini, diprediksikan akan banyak yang pindah entitas ke luar negeri. Mungkin ke Singapura, atau Malaysia atau negara tetangga lain yang tidak memiliki regulasi tersebut. (intrik)
Seperti dilansir Daily Social, meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim sudah merilis RPP tersebut ke publik dan ke asosiasi, idEA sebagai asosiasi untuk pemain e-commerce membantah telah menerima RPP tersebut dan saat ini menjadi polemik yang kian panas. Salah satu pasal yang dirumorkan di RPP tersebut adalah bagaimana siapapun yang ingin menjadi penjual ataupun pembeli online, harus melalui tahap verifikasi atau yang biasa disebut KYC (Know Your Customer).
Secara konkrit, proses KYC ini mengharuskan penjual dan pembeli online untuk terverifikasi data-nya melalui input nomor KTP dan NPWP. Dan kalau anda berfikir hal tersebut sangat absurd, maka anda bisa bergabung dengan banyak pemain e-commerce yang juga masih kebingungan bagaimana KYC tersebut bisa membantu mendorong industri e-commerce.
Inilah yang akan terjadi ketika RPP tersebut resmi menjadi PP dan diimplementasikan.
Jika anda ingin membeli barang dari Tokopedia, Bukalapak, Kaskus atau OLX, anda-pun harus melalui proses verifikasi berupa KTP/NPWP sebelum melakukan transaksi. Dan Kementerian Perdagangan melakukan hal ini agar bisa melacak transaksi yang terjadi online, sembari memantau implikasi pajak yang mungkin terjadi, dan juga bisa melindungi konsumen ketika terjadi penipuan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Bagi anda yang menganggap proses itu terlalu menyulitkan, anda bisa memilih untuk melakukan transaksi pembelian di AliExpress, Amazon, eBay, atau situs-situs yang tidak terekspos ke regulasi Indonesia.
Untuk pemain/pemilik situs e-commerce yang terekspos regulasi ini, diprediksikan akan banyak yang pindah entitas ke luar negeri. Mungkin ke Singapura, atau Malaysia atau negara tetangga lain yang tidak memiliki regulasi tersebut. (intrik)
0 Response to "Pemerintah Keluarkan RPP E-Commerce, Banyak Toko Online Indonesia Terancam Gulung Tikar"
Post a Comment