Menurut Ketua DPR Papua Yunus Wonda bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe akan menyetujui perpanjangan kontrak karya apabila Presiden PT.Freeport Indonesia menyanggupi 17 item persyaratan yang disodorkan Pemerintah Papua.
Tujuh belas item syarat ini, kata dia, berisi tentang hak-hak rakyat Papua dan kepentingan Pemerintah Daerah Papua.
“Jadi pak Gubernur belum menjawab setuju, tapi minta menyanggupi 17 item dari Pemerintah Papua, apabila ingin kontrak karya diperpanjang. Jadi begitu,” tuturnya didampingi sejumlah anggota DPR Papua, Kamis (10/12).
Wonda pun meminta masyarakat tidak salah “kaprah” dalam menyingkapi statmen Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendukung perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.
“Pikiran beliau pa Gubernur Papua, sebenarnya bukan menyetujui proses perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Jadi masyarakat jangan salah persepsi (kaprah,red),” ucapnya.
Terkait syarat 17 item yang disodorkan Gubernur Papua, Yunus Wonda pun membeberkan sampai saat ini belum dijawab oleh Presiden Freeport Indonesia.
“Sampai sekarang belum dijawab, nah pa gubenur tengah menunggu jawaban itu, jadi belum menyetujui,” ucapnya.
Disinggung soal sikap DPRP soal perpanjangan kontrak karya Freeport, Yunus Wonda menegaskan bahwa pihaknya akan menyetujui kontrak karya apabila Freeport memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum dalam 17 item yang disodorkan Pemerintah Papua.
Ia juga meminta agar Pemerintah Pusat tidak mementingkan diri sendiri dalam kontrak karya Freeport.
“Pemerintah Pusat kelihatan serahkan, tidak melihat bagaimana kehidupan masyarakat di Papua. Padahal semua ini punya hak ulayat. Saya ingin tegaskan itu,” tukasnya. (Dharapos)
0 Response to "Soal Kontrak Karya Freeport, Ketua DPRP: Pemerintah Pusat Kelihatan Serakah"
Post a Comment