 |
| Muslim Uighur (www.kufarooq.blogspot.com) |
"Partai Komunis China tampaknya percaya bahwa insentif material dapat mengatasi atau menengahi hampir semua masalah politik, ekonomi dan sosial di wilayah itu," demikian Michael Clarke, seorang ahli Xinjiang di Griffith University di Australia, menyampaikan kepada The Guardian, Rabu 3 September 2014.
Kebijakan itu baru pertama kali dideklarasikan Agustus lalu di Qiemo, sebuah wilayah otonom seluas 460.000 km persegi di Bayinguoleng, prefektur Mongolia.
Dalam kebijakan baru tersebut, Pemerintah China berjanji 'memberikan paket hadiah besar' kepada etnis minoritas yang bersedia menikah dengan suku Han China.
Situs pemerintahan Qiemo menulis bahwa paket itu termasuk uang sebesar 980 poundsterling selama lima tahun pertama pernikahan mereka, perumahan, kesehatan dan subsidi pendidikan.
"Kelompok etnis berbeda hanya karena memiliki bahasa dan adat yang tidak sama, tapi kita memiliki langit yang sama biru di atas kepala kita, tanah yang sama subur di bawah kaki kita, dan cinta yang sama di dalam hati kita!" kata Yasen Nasi'er, wakil sekretaris komite Partai Komunis di kota Qiongkule.
"Saya percaya bahwa perkawinan antara kelompok-kelompok etnis merupakan dasar dari budaya Cina dan akan memperkuat ekspresi konkret dari pertukaran, asosiasi, dan percampuran semua kelompok etnis."
Seorang pejabat lain mengatakan kebijakan itu dimaksudkan untuk mempromosikan persatuan antar etnis di China. Kebijakan insentif serupa juga diterapkan di daerah lain termasuk Tibet, yang mayoritas warganya beragama Budha.
"Hal ini tampaknya menjadi bagian dari upaya yang lebih besar oleh pemerintah untuk mendapat dukungan secara sosial terhadap kebijakan Beijing atau setidaknya untuk meminimalkan keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat," kata Sophie Richardson, Direktur China Human Rights Watch.
Pernikahan antar etnis di wilayah Tibet tumbuh dari sekitar 700 pada 2008 menjadi lebih dari 4.700 tahun lalu, menurut laporan kantor penelitian Partai Komunis di Tibet.
"Ini tentu mengejutkan saya. Ini adalah upaya jahat Pemerintah China keluar dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menghindari mengeluarkan kebijakan yang keras yang pasti menimbulkan protes dunia," tambah Richardson.
Muslim Uighur adalah minoritas berbahasa Turki dari delapan juta penduduk di barat laut Xinjiang. Kelompok HAM menuduh pihak berwenang China melakukan tindakan represif agama terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dengan mengatasnamakan perang terhadap terorisme. (dream/kabarpapua.net)