Akan Ada Operasi Militer di Poso Kerja Sama TNI-AS, Hanafi Rais: Radikalisme Tugas Polri Bukan TNI Apalagi Libatkan AS

Putra Amien Rais, Hanafi Rais (kanan).

Komisi I DPR RI memasukkan agenda untuk memanggil pemerintah soal kerja sama militer antara TNI dan Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Luar Negeri ini, Hanafi Rais mengatakan, komisi pimpinannya curiga, kerja sama itu berbuntut panjang dalam pengamanan kepentingan Paman Sam di Tanah Air.

 

Selama ini, lanjutnya, Komisi I tak pernah dilibatkan dalam kerja sama antara TNI dan AS itu.
Padahal semestinya, soal kerja sama keamanan, pemerintah disarankan untuk meminta pendapat DPR RI. "Apa pun forumnya nanti, tertutup atau tidak. Kami (Komisi I) perlu mendapat penjelasan dan pertanggungjawaban dari pemerintah. Soal ini mungkin Panglima TNI," kata dia saat dihubungi, Ahad (22/3).

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko akhir pekan lalu, setuju untuk meningkatkan kerja sama dengan militer AS. Kerja sama itu dibalut soal isu bersama tentang bercokolnya paham radikalisme dari kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di wilayah Indonesia.

Kerja sama tersebut dimaksudkan agar militer negara adi kuasa itu, ikut andil dalam rencana latihan perang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang akan digelar di Kabupaten Poso. Latihan itu rencananya akan dimulai pada Senin (23/3) sampai pertengahan April mendatang.

Jenderal Moeldoko dalam setiap penjelasan mengatakan, latihan perang 2.000-an personil tempur itu, kemungkinan berlanjut pada operasi penindakan kelompok radikal. Kata dia, saat ini, wilayah di sepanjang pesisir utara Sulawesi Tengah tersebut, menjadi salah satu basis infiltrasi paham ISIS di Indonesia.

Dalam kesepakatan kerja sama itu, AS juga meminta agar TNI bersedia menjadikan Pangkalan Udara Ranai, di Natuna, Kepulauan Riau sebagai basis bahan bakar armada perang udara TNI dan AS untuk operasi militer di Poso.

Kesepakatan dengan TNI itu, membuat perang global Paman Sam terhadap ISIS semakin meluas. Menurut Hanafi, Jenderal Moeldoko seharusnya menjauhkan diri dari kesepakatan kerja sama tersebut. Apalagi, kerja sama itu dimaksudkan untuk operasi militer di Indonesia.

Sebab menurut dia, persoalan radikalisme di dalam negeri, bukan urusan TNI. Apalagi dengan mengikutsertakan militer asing."Kita (Indonesia) punya perangkat hukum. Soal radikalisme itu urusan siapa. Pencekalan itu urusan siapa. Tapi soal ISIS ini, kalau benar ada di sana (Poso), Polri yang harus menangani. Bukan TNI," sambung politikus dari PAN itu. (rol/kabarpapua.net)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: