Ketua Presidium ICMI, Nanat Fatah Natsir |
"Kalau pemerintah mengintervensi konflik internal
partai, rakyat bisa kecewa bahkan frustasi terhadap partai politik.
Akibatnya terjadi ketidakpercayaan rakyat kepada semua partai politik,"
kata Nanat Fatah Natsir melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta,
Jumat (13/3).
Mantan rektor UIN Bandung itu menilai pemerintah
terlalu mengintervensi konflik partai sebagaimana yang terjadi pada
Partai Golkar dan PPP. Hal itu, kata Nanat, tak ubahnya seperti masa
Orde Baru berkuasa.
Bila pemerintah mengintervensi partai politik,
Nanat khawatir dalam jangka panjang akan membahayakan kehidupan
demokrasi yang sudah bangsa Indonesia rintis setelah reformasi. Menurut
Nanat, apabila demokrasi telah rusak dan ketidakpercayaan publik kepada
partai politik meningkat, rakyat bisa alergi dan enggan masuk ke dalam
partai politik.
"Pemerintah
jangan mengintervensi partai politik. Apalagi, demokrasi kita sudah
mendapat pengakuan dan pujian dari dunia internasional. Banyak pemimpin
dan tokoh dunia yang memuji demokrasi di Indonesia," tuturnya.
Menyikapi keputusan Mahkamah Partai Golkar terhadap
dualisme kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin itu,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat kepada
kubu Agung Laksono untuk melengkapi data kepengurusan partai.
Sebelumnya, dualisme kepemimpinan juga terjadi di PPP yang memunculkan kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy. (rol/kabarpapua.net)
0 Response to "ICMI: Pemerintah Harus Hati-Hati Putuskan Konflik Partai"
Post a Comment