Pemimpin PIF Akui Kedaulatan RI atas "West Papua"

Para pemimpin Pasific Interland Forum (PIF) yang menggelar Leaders Retreat di Papua Nugini (PNG), menyatakan bahwa mereka mengakui dan menghormati kedaulatan RI atas "West Papua".

Dalam penyelenggaraan PIF itu hadir para pemimpin Pasific di antaranya Perdana Menteri PNG, Perdana Menteri New Zaeland, Perdana Menteri Australia, dan Presiden Kiribati.

Pada momentum tersebut Sekjen PIF menggelar konferensi pers pada 10 September 2015 dan menyampaikan beberapa hal di antaranya, Peter O’neill selaku PM Papua Nugini menyatakan bahwa para pemimpin PIF menyambut baik "Framework for Pacific Regionalism" yang telah disahkan, serta akan melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam bidang perikanan.

Selanjutnya akan membawa isu Climate Change dalam pertemuan COP21 pada Desember 2015 nanti di Paris.

"Mengenai isu 'West Papua' para pemimpin PIF menghormati kedaulatan RI atas 'West Papua' dan menghimbau Pemerintah RI untuk melindungi HAM penduduk Papua," ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Teguh PR dalam rilisnya.

Selanjutnya, mengkonsultasikan kemungkinan dilaksanakan misi pencari fakta di Papua dan penghargaan atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam pemberian Otsus kepada Provinsi Papua.

Sementara PM Australia, PM New Zealand dan Presiden Kiribati dalam konferensi persnya lebih menekankan kepada Industri perikanan dan Climate Change.

Teguh mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pasific Island Forum (PIF) sama sekali tidak membicarakan masalah Papua merdeka.

PIF merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Pasific dalam upaya kerja sama untuk pembangunan sosial budaya di kalangan negara-negara Pasific.

"Jadi mereka (pemimpin PIF) lebih banyak bicara masalah kesejahteraan bangsa-bangsa di Pasific. Kalau ada kelompok yang menghubungkan PIF ini dengan Papua merdeka itu tidak benar. Ini provokasi yang menyesatkan masyarakat Papua. Negara-negara Pasific tahu jika Papua adalah sah bagian dari NKRI lewat penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dan ditetapkan lewat sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," ujar Teguh.

Oleh karena itu, kata Teguh, Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Papua sah bagian NKRI hingga kini tidak bisa diganggu negara-negara Pasific. Bahkan dalam setiap kunjungan Duta Besar dari berbagai negara ke DPRP hanya bicara masalah Otsus dan tak pernah bicara soal Papua merdeka.

"Sangat disesalkan kalau ada pihak yang memprovokasi masyarakat dengan janji Papua merdeka. Sekarang ini tidak perlu bicara hal itu lagi," ujarnya.

"Kini orang Papua harus memikirkan bagaimana memanfaatkan perhatian pemerintah pusat lewat dana Otsus untuk membangun Papua," tambah Teguh.

Kapendam Cenderawasih ini juga mengungkapkan pernyataan Yan Ayomi, salah seorang tokoh Papua.

"Orang Papua harus punya mimpi suatu saat bisa memimpin negara ini. Kita ini sudah merdeka, mau apa lagi. Kalau masih ada kelompok yang membuat isu Papua merdeka, stop sudah, karena merugikan orang Papua. Orang Papua bisa seperti orang di daerah lain kalau mau melupakan Papua merdeka dan memang kita orang Papua ini sudah merdeka, terus mau merdeka apalagi. Masyarakat jangan terpengaruh isu yang dikembangkan kelompok tertentu mengenai perjuangan Papua merdeka melalui PIF, semua itu bohong dan hanya isu yang menyesatkan masyarakat Papua,” ujar Teguh mengutip pernyataan Yan Ayomi.

Sebelumnya, tambah Teguh, Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Papua Bapak Ramses Ohe juga mengatakan hal yang sama.

"Menurutnya masyarakat Papua jangan terprovokasi dengan issu tidak bertanggungjawab tersebut," ujar Letkol Teguh. (Antara)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemimpin PIF Akui Kedaulatan RI atas "West Papua""

Post a Comment