JAKARTA - Pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta kepolisian tidak memberikan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali, disesalkan oleh Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin. Nurul Arifin menilai, dengan pernyataannya itu, Menkopolhukam telah ikut campur urusan internal partainya.
Bahkan, ia menganggap, Tedjo malah ikut memanas-manasi situasi.
"Bukannya mendinginkan situasi, malah kesannya mengompori suasana," kata
dia, Rabu (26/11).
Seharusnya, ujar Nurul, menkopolhukam bertugas menjamin dan menjaga agar situasi tetap aman serta kondusif. Bukan malah memberikan kesan menakut-nakuti dan mau lepas tangan jika situasi tidak terkendali.
"Intervensinya terlalu jauh. Seharusnya diantisipasi. Itu tugas keamanan. Menyakitkan mendengar seorang menteri bicara seperti itu dan malah melempar tanggung jawab ke parpol," ujar dia.
"Jalanan saja tugas masing-masing. Kami sebagai warga negara berhak atas rasa aman. Dan itu ditulis jelas dalam konstitusi kita," tambahnya. (rol/kabarpapua.net)
Seharusnya, ujar Nurul, menkopolhukam bertugas menjamin dan menjaga agar situasi tetap aman serta kondusif. Bukan malah memberikan kesan menakut-nakuti dan mau lepas tangan jika situasi tidak terkendali.
"Intervensinya terlalu jauh. Seharusnya diantisipasi. Itu tugas keamanan. Menyakitkan mendengar seorang menteri bicara seperti itu dan malah melempar tanggung jawab ke parpol," ujar dia.
"Jalanan saja tugas masing-masing. Kami sebagai warga negara berhak atas rasa aman. Dan itu ditulis jelas dalam konstitusi kita," tambahnya. (rol/kabarpapua.net)