Pertama, dari rencana Presiden Jokowi yang ingin harga Premium diturunkan pada pekan depan.
Presiden Joko Widodo hari ini memanggil beberapa menteri untuk merumuskan paket kebijakan ekonomi tahap tiga. Jokowi berharap paket tersebut bisa diumumkan awal pekan depan.
Salah satu yang disoal Presiden Jokowi adalah kajian untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak jenis Premium. Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) mengkaji harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium untuk melihat peluang penurunan harga.
Kedua, Menteri Darmin mengatakan harga Premium tidak mungkin bisa diturunkan dalam waktu dekat ini
Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin Nasution, membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pertamina untuk mengkaji potensi harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya premium. Namun menurut Darmin penurunan BBM terjadi tidak dalam waktu singkat.
Ketiga, Pernyataan Gubernur BI yang mengatakan Presiden Jokowi jangan mengambil langkah pencitraan di balik rencana penurunan harga BBM
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan hanya mencari popularitas atas keinginannya untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
Saat ini Indonesia memiliki mekanisme penentuan dan evaluasi harga BBM yaitu setiap tiga bulan. Dia mengatakan, yang paling utama harus diingat terkait permintaan Jokowi ini adalah transparansi perhitungan harga BBM.
Keempat, setelah semua gaduh menanggapi, kini giliran Menteri ESDM memberikan bantahan bahawa Presiden meminta harga Premium diturunkan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium diturunkan.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta para menterinya untuk mencari solusi untuk kembali menggerakkan roda perekonomian Indonesia yang masih lambat.
Bukankah semua hal diatas adalah atraksi yang diberikan oleh pemerintah yang menjual kegaduhan; adakah campur tangan rakyat didalamnya? mereka (pemerintah) gaduh sendiri, rakyat hanya jadi penonton diluar arena yang ada.
Entah, intinya jangan sampai kembali rakyat yang disalahkan, seperti kasus rencana permintaan maaf kepada PKI, yang awalnya pemerintah sendiri yang mewacanakan lewat pidato tahunan pada tanggal 14 Agustus 2015 tentang rencana rekonsiliasi kasus HAM berat tahun 65 dan salah satu rencana rekonsiliasi adalah permintaan maaf,
Tapi akhirnya, rakyat yang dianggap salah menyebarkan issu; dan diharapkan ‘kegaduhan’ terkait rencana penurunan harga BBM jangan sampai rakyat kembali yang dipersalahkan seolah yang menyebarkan issu. (Lingkarannews)
0 Response to "Pemerintah Gaduh Sendiri, Dari Jokowi, Menteri ESDM hingga Gubernur BI terkait Harga BBM"
Post a Comment