 |
Pemilihan Presiden yang berlangsung 9 Juli lalu sarat akan kecurangan dan ketidakjujuran. Hal itu terlihat jelas dari langkah Komisi Pemilihan Umum yang bersikeras melaksanakan proses penghitungan suara. Meski, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk digelar pemungutan suara ulang di ribuan Tempat Pemungutan Suara di sejumlah kota dan kabupaten.
Demikian disampaikan Ketua Umum Jenderal Soedirman Center (JSC) H. Bugiakso dalam keterangannya kepada redaksi di Jakarta, Rabu (30/7).
"Hasil pilpres yang penuh kecurangan masih juga dipaksakan untuk diumumkan KPU. Yang dapat menimbulkan pertanyaan mengapa KPU bersikap berpihak pada kandidat nomor 2 yaitu Jokowi," bebernya.
Saat ini, kata Bugiakso, masyarakat sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat membawa keadilan dalam proses Pilpres 2014. Apalagi, pemilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mewakili lebih dari 50 persen pemilih Indonesia menurut tabulasi JSC.
"Maka persatuan Indonesia bisa direkonsiliasi bilamana ada keadilan dalam proses pilpres yang jujur dan adil," jelasnya.
Dengan demikian, tanpa proses yang jujur, adil dan bisa diterima oleh masyarakat maka sulit adanya rekonsiliasi nasional yang dapat mewujudkan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia pasca pilpres.
"Politik Indonesia akan berada dalam ketidakstabilan jangka pendek maupun bisa berakibat jangka panjang bila nilai-nilai keadilan tidak terwujud," tegas Bugiakso. (RMOL)
0 Response to "Pemilu Sarat Kecurangan, KPU Jelas Berpihak"
Post a Comment